Lombok Timur (NTB Satu) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Lombok timur kembali melakukan aksi demostrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim serta ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), pada Kamis 31 Maret 2022.
Aksi tersebut menyoroti dunia pendidikan yang sedang ramai dibicarakan di tengah masyarakat. Pasalnya PMII melihat adanya dugaan indikasi bisnis atau kapitalisasi pendidikan dalam pelaksanaan pembuatan naskah soal ujian smester yang dilakukan oleh Dikbud Lotim.
Bahkan, aksi demonstrasi tersebut juga sempat di warnai ketegangan antara mahasiswa dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Ini sangat janggal, dan harus diusut tuntas. Dikbud Lotim membodohi siswa, karena soal yang dijual, ternyata tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dari itu Kejaksaan harus mengusut tuntas praktek itu,” tegas Kordinator aksi (Kordum) Suandi, di depan Kantor Kejari Lotim.
Disambung Suandi, massa aksi juga mendesak agar Kejari Lotim segera mengusut dan menuntaskan dugaan pemufakatan jahat terkait pengadaan soal ujian bagi siswa SD dan SMP yang dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimana prakteknya diduga dikomandoi oleh oknum Dikbud Lombok Timur.
Tak sampai disitu, PMII Cabang Lotim Juga melihat adanya dugaan jual beli SK Daerah dalam perekrutan guru honorer yang dilakukan oleh oknum pejabat Dikbud. Sehingga hal ini menjadi salah satu keluhan para guru yang ingin mendapatkan SK Honor Daerah (Honda).
Akan tetapi untuk mendapatkan SK Honda tersebut, menurut PMII Lotim beberapa guru di Lotim, harus mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Dinas Dikbud Lotim Ahmad Dewanto Hadi menantang PMII untuk menunjukkan bukti atas semua dugaan yang Ia sampaikan tersebut. Jika memang benar terbukti, Ia berjanji bakal mengambil sikap tegas kepada oknum tersebut.
Tunjukkan kepada saya, siapa orangnya, saya akan ambil tindakan dan sikap tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku jika memang benar seperti itu,” tantang Dewanto.
Terkait pengadaan laptop, Dewanto mengatakan bahwa itu memang tidak gratis, melainkan dibayar. “Yang gratis itu konten programnya bukan laptopnya,” kata dia.
Sementara mengenai buku paket panduan Ramadhan, Ia membantah adanya kebijakan Dikbud yang mewajibkan sekolah membeli buku paket tersebut. Terkahir yang dijawab Dewanto ialah soal kerjasama Dikbud dengan PSSI.
“Itu sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS,” ucapnya.
Salah satu spesifikasi penggunaan dana BOS, jelasnya, ialah untuk mendukung peningkatan kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan. “Di sinilah posisinya kerja sama kami dengan PSSI,” ucapnya.
Menurut Dewanto, program tersebut sangat penting dilakukan mengingat salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam KOSN (Kompetisi Olahraga Siswa Nasional) ialah sepakbola.
Apalagi, lanjutnya, melihat animo masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi di Lombok Timur, maka sangat perlu melatih wasit dan para pelatih sepak bola yang profesional. Ia berharap dengan adanya pelatih dan wasit profesional tersebut semakin meningkatkan kualitas sepak bola Lombok Timur.
“Kita berharap dari sini muncul talenta-talenta baru atlet sepak bola dari Lombok Timur,” jelasnya.
Lagi pula, kata Dewanto, membangun talenta yang benar-benar professional tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan harus dipersiapkan dengan baik. “Tidak bisa ketika kita inginkan maka saat itu juga ada tanpa kita bangun dari awal,” jelasnya.
Dewanto mengapresiasi langkah massa aksi PMII itu. Katanya, hal itu baik demi kemajuan pendidikan di Lombok Timur. Akan tetapi, Ia meminta diberikan data dan bukti konkret atas persoalan yang disampaikan PMII supaya pihaknya segera mengambil sikap.
“Silakan perlihatkan saya siapa orangnya dan mana buktinya, saya akan tindak dan evaluasi,” pungkasnya seraya berkata supaya tidak sekedar melempar isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. (MIL)
