Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB terus mendorong budaya literasi sampai lapisan paling bawah di masyarakat.
Ini diangkat sebagai topik pembahasan dalam pertemuan virtual dengan judul “Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021”, Kamis (16/9) diselanggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.
Sebagaimana penyampaian Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah
yang dikukuhkan sebagai Bunda Literasi NTB.
Menurut Niken yang juga Ketua TPKK Provinsi NTB ini, pihaknya berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), literasi menjadi salah satu program utama.
“Program utama itu adalah memasyarakatan literasi di lingkar warga,” kata Niken saat jadi narasumber pada zoom meeting tersebut.
Meurut TPKK, keluarga adalah basis kegiatan literasi yang sedang digalakkan saat ini. Targetnya, literasi menjadi bagian dari kehidupan mulai dari lingkungan terkecil, yakni di keluarga.
Metodanya, dengan mendorong sisihkan waktu 30 menit setiap hari. “Kita mencoba mengajak keluarga terutama ibu meluangkan waktu 30 menit membaca bersama anaknya,” ujar Niken.
Sebagai bentuk keseriusan, mulai tahun taun ini, TPKK mendorong upaya yang sama dengan menentikan desa binaan, melalui proses masuk inervensi program literasi.
Hadir dalam zoom meeting itu sejumlah stakeholder , Bappeda NTB
DPMPD Dukcapil NTB, Tim Sinergi Provinsi NTB,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lombok Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lombok Utara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbawa Barat, Bank NTB Syari’ah
Universitas Mataram, Konsorsium NTB Membaca, Suara NTB sebagai perwakilan media, Perpustakaan Desa Sakra dan Perpustakaan Desa Sengkerang.
Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB, Julmansyah, sejumlah stakeholders dilibatkan untuk mendorong partisipasi tersebut.
Tujuannya adalah membangun kesadaran stake holder tentang pentingnya transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Membangun dukungan dan komitmen dari stake holder untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, kemudian membangun sinergi yang berkelanjutan antar stake holder untuk mendukung transformasi perpustakaan.
Literasi ini juga masuk dalam empat program prioritas nasional. Pertama, meningkatkan budaya literasi. Kedua, pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Indonesia, aksara dan sastra daerah. Ketiga, pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta. Keempat, penguatan institusi sosial, penggerak literasi dan inovasi.
Total 5 kabupaten dan 47 desa yang menjadi cakupan program Tim Sinergi mensukseskan budaya literasi.
Julmansyah kemudian memaparkan beberapa capaian dalam program Tim Sinergi, diantaranya :
• Revisi SK Tim Sinergi tahun 2021
• Terbitnya Perda Penyelenggaraan Perpustakaan No 7 tahun 2021
• Tersusunnya Draf Pergub Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan beberapa draf pergub lainnya
• Melaksanakan Rapat Internal Tim Sinergi secara berkala baik luring maupun secara virtual
• Melaksanakan Sosialisasi Transfomasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada :
– Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa
– Forum Kepala Desa Kabupaten Sumbawa
• Terbitnya MOU dengan beberapa instansi terkait
• Pengukuhan Bunda literasi NTB
• Melaksanakan Mentoring ke Kabupaten / Desa (langsung maupun secara virtual)
• Louncing Kafe Literasi Kelilng dan aplikasi NTBelib
Pada akhirnya, mantan Kabid Kehutanan Dinas LHK PRovinsi NTB ini berharap beberapa poin yang menjadi diskusi lanjutan.
Pertama, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial akan terus berjalan supaya masyarakat banyak yang merasakan manfaatnya. “Untuk itu perpustakaan perlu berkolaborasi dan tidak bisa sendiri,” jelasnya.
Kedua, Perlu ada sinergisitas dengan semua stakeholder yang ada dan terpenting adalah sinergisitas yang saling menguntungkan
Ketiga, Bentuk dukungan dan kerja sama apa yang akan diberikan ke perpustakaan. (red)
