Tanjung (NTB Satu) – Masyarakat Gili Trawangan menitipkan harapan besar kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, agar memberikan perlindungan hukum dan ketenangan, dalam kehidupan dan usaha kepada masyarakat.
Hal tersebut dicatat dengan baik oleh Gubernur Bang Zul, ketika berdialog langsung dengan masyarakat di Gili Trawangan, Jumat, 30 Juli 2021. Kehadiran Bang Zul di tempat ini adalah untuk mendengar langsung kondisi yang masyarakat Gili Trawangan rasakan semenjak puluhan tahun PT. Gili Trawangan Indah (PT. GTI) diberikan izin untuk mengelola 65 Ha lahan di destinasi wisata unggulan NTB tersebut.
‘’Kehadiran kami sebagai pemerintah di tengah masyarakat untuk menjamin dan melindungi masyarakat, saat dilanda persoalan atau tidak,’’ ujar Gubernur.
Ia mengatakan akan terus berupaya menyelesaikan persoalan lahan yang menjadi aset milik Pemprov NTB seluas 65 Ha yang dikelolakan kepada PT. GTI di Gili Trawangan. ‘’Amanat dan mandat rakyat akan kami perjuangkan,’’ tegasnya.
Kunjungan Gubernur untuk kesekian kalinya ini, untuk melihat langsung lahan 65 Ha dan mendengar masukan dan harapan masyarakat. ‘’Dari lubuk hati yang paling dalam, kami sampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari masyarakat Gili Trawangan,’’ ujar Gubernur.
Apresiasi dan atensi sangat tinggi disampaikan Kepala Desa (Kades) Gili Indah, Wardana kepada Gubernur NTB dan jajaran kepala OPD lingkup Pemprov NTB yang dengan ramah dan hangat mendengarkan keluh kesah warga Gili Trawangan.
‘’Harapan kami, apa yang disampaikan Gubernur NTB untuk persoalan lahan Pemprov NTB yang dikontrakan kepada PT. GTI dapat menemukan titik terang,’’ ujar Wardana.
Sehingga masyarakat dapat dengan tenang menjalani segala aktivitas. Baik di sektor usaha, kesehatan dan pendidikan sehingga berjalan dengan lancar dan aman. Apapun hasilnya baik adendum atau putus kontrak masyarakat terlindungi dan tidak tergusur dari tanah moyangnya.
Senada dengan perwakilan tokoh pemuda Hafiz warga Gili, ia berharap kehadiran PT. GTI ini cukup mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. ‘’Intinya kami ingin pemerintah memilih putus kontrak bila jalan adendum tidak ada kata sepakat,’’ ujarnya.
Karena sejak kesepakatan kontrak produksi antara Pemprov NTB dan PR (Pekerjaan Rumah) GTI untuk mengelola dan membangun fasilitas pendukung pariwisata di Gili tidak sama sekali terwujud dari dulu. ‘’Kami sangat mendukung upaya Gubernur, agar aset pemerintah ini dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat,’’ ujarnya.
Ia bersama masyarakat Gili Trawangan menitipkan harapan agar Gubernur berpihak kepada masyarakat. ‘’Ini harapan kami kepada Gubernur NTB,’’ tutupnya. (r/Diskominfotikntb)
