Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori memimpin langsung gotong royong di Kecamatan Rhee dan menandai awal gerakan serius pemberantasan TPS liar di Sumbawa.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat memusatkan aksi bersih-bersih di kawasan wisata kuliner jagung, ruang publik yang mereka anggap strategis sekaligus rentan terhadap persoalan sampah.
Langkah ini bukan tanpa alasan, Kabupaten Sumbawa tengah menghadapi persoalan serius menjamurnya tempat pembuangan sampah (TPS) liar di berbagai titik.
“Kita tidak ingin lagi melihat sampah dibuang sembarangan. Ini harus dihentikan,” ungkap Wabup Ansori, Selasa 7 April 2026.
Ia juga menjelaskan, pemerintah menindaklanjuti rapat koordinasi penanganan persampahan yang berlangsung pekan lalu melalui kegiatan tersebut. Dalam forum tersebut, terungkap TPS liar tersebar mulai dari pinggir jalan, fasilitas umum, hingga bantaran sungai.
“Waktu pekan lalu kami telah gelar rapat koordinasi penanganan sampah hingga terungkap TPS liar sudah tersebar,” jelasnya.
Wabup Ansori menilai, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis, tetapi harus menyentuh kesadaran masyarakat.
“Ini bukan sekadar bersih-bersih. Ini soal membangun kesadaran bersama.” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai aktor utama perubahan.
“Semua harus terlibat. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.” ujarnya.
Dalam pendekatan yang lebih luas, Ansori bahkan mendorong jalur keagamaan sebagai medium edukasi publik.
“Mari kita manfaatkan mimbar masjid. Lewat khutbah dan ceramah, kita ingatkan soal kebersihan.” katanya.
Menurutnya, perubahan perilaku menjadi kunci utama dalam memutus rantai kebiasaan membuang sampah sembarangan.
“Kalau kesadaran sudah tumbuh, kita tidak perlu lagi kejar-kejaran dengan TPS liar.” tambahnya.
Sebelum turun ke Rhee, Wabup Ansori juga melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Ia mengevaluasi langsung kinerja ASN, memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Langkah ini menunjukkan penanganan sampah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Pelayanan harus maksimal, termasuk dalam urusan kebersihan lingkungan.” tandasnya. (*)
