Sepak Terjang Kajati NTB yang Dipromosi: Gulung 9 Tersangka, Bongkar Mafia Tambang, Nunggak 3 Dugaan Korupsi

Mataram (NTB Satu) - Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kajati NTB), Nanang Ibrahim Soleh masuk gerbong rotasi Kejaksaan Agung RI. Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputera mengatakan, Nanang dipromosikan menjadi Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan RI. "Pak Kajati diganti Dr. Bambang Gunawan," katanya kepada NTBSatu, Rabu, 11 Oktober 2023. Baca Juga : BNNP Musnahkan Sabu-sabu Senilai Rp4 Miliar Surat Keputusan (SK) pergantian orang nomor satu di Kejati NTB itu tertuangan di Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.272 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023. Bambang, sambung Efrien, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan RI. Nanang mulai memimpin Kejati NTB pada Februari 2023 lalu. Dia menggantikan posisi Sungarpin. Dengan mutasi ini, Nanang menjadi Kajati hanya waktu 9 bulan. Selama menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di bawah kepemimpinannya, berhasil menetapkan setidaknya 9 orang tersangka korupsi. Antara lain, 7 kasus pasir besi Lombok Timur, satu oknum jaksa nakal, dan satu dugaan korupsi KONI Dompu. Baca Juga : KPU Bertemu TAPD, Anggaran Pilkada NTB Dikunci Rp138 Miliar Kasus Tambang Pasir Besi ini menjadi rekor penetapan tersangka seorang kepala dinas aktif, mantan kepala dinas, Direktur Utama perusahaan dan direktur cabang perusahaan. Kerugian negara dalam kasus ini juga relatif besar, mencapai Rp36 Miliar. Tunggakan Kasus Meski telah menetapkan 9 tersangka, sama seperti Sungarpin, Nanang Ibrahim Soleh juga meninggalkan sejumlah tunggakan kasus. Baca Juga : BNNP Musnahkan Sabu-sabu Senilai Rp4 Miliar Catatan NTBSatu, perkara itu di antaranya: Penyertaan modal Kabupaten Bima Nilai penyertaan modal itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) NTB, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima tahun 2021. Kejanggalan terletak pada nilai penyertaan modal selama 7 tahun itu, berbeda dengan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Bima pada September 2021 lalu. Inspektorat menemukan penyertaan modal periode 2015-2022 sebesar Rp68 miliar. Perbedaan nilai tersebut diduga adanya penyertaan modal secara sepihak sekitar Rp21 miliar lebih pada tahun2020 dan 2021. Penyidik menemukan kejanggalan pada penyertaan modal tersebut, lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprintlid) Nomor: PRINT-03/N.2/Fd.1/03/2023. Baca Juga : KPU Bertemu TAPD, Anggaran Pilkada NTB Dikunci Rp138 Miliar Sprintlid Kajati NTB ditindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada sejumlah Direktur BUMD. Mereka diperiksa soal rentang waktu penyertaan modal dari tahun 2005 sampai tahun 2023. Nilai penyertaan modal itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) NTB, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima tahun 2021. Kejanggalan terletak pada nilai penyertaan modal selama 7 tahun itu, berbeda dengan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Bima pada September 2021 lalu. Inspektorat menemukan penyertaan modal periode 2015-2022 sebesar Rp68 miliar. Perbedaan nilai tersebut diduga adanya penyertaan modal secara sepihak sekitar Rp21 miliar lebih pada tahun 2020 dan 2021. Rinciannya, PDAM Bima Rp7 miliar dan BPR NTB Cabang Bima Rp11 miliar. Baca Juga : BNNP Musnahkan Sabu-sabu Senilai Rp4 Miliar Dari uraian laporan, penyertaan modal tahun 2020 dan 2021 dilakukan tanpa didukung peraturan daerah (Perda). Sebab Perda Penyertaan Modal sebelumnya hanya berlaku pada tahun anggaran 2019. Sehingga terjadi perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019, tentang Penyertaan Modal akhir tahun anggaran 2021. Dengan adanya perda perubahan tersebut, seharusnya penyertaan modal hanya bisa dilakukan di tahun 2022. Sementara, penyertaan modal dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan rincian, Bank NTB sebanyak Rp24,6 miliar, PDAM Rp1,8 miliar, PD Wawo Rp1,5 miliar. Kemudian, PD BPR NTB Bima Rp1,650 miliar, PT Dana Usaha MandiriRp250 juta, PT Dana Sanggar Mandiri Rp250 juta, BPR Pesisir Akbar Rp2,350 miliar, dan PT Jamkrida NTB Gemilang sebanyak Rp500 juta. Baca Juga : KPU Bertemu TAPD, Anggaran Pilkada NTB Dikunci Rp138 Miliar Kasus PTAM Giri Menang Pekerjaan instalasi bangunan dan gedung, yakni pembangunan gedung peralatan produksi, pembangunan gedung garam, pembangunan ruang seksi baca, pembangunan gedung Kantor Cabang Narmada tahap I dan II, serta pembuatan interior ruang pelayanan kantor Narmada. Dari uraian laporan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah item pengerjaan. Misalnya pengerjaan sumber tahun 2019 dengan anggaran Rp 4 miliar dan diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 200 juta. Sementara, pengerjaan instalasi sumber tahun 2020 dengan anggaran Rp 4 miliar diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 900 juta Baca Juga : BNNP Musnahkan Sabu-sabu Senilai Rp4 Miliar Dugaan kekurangan volume pekerjaan terjadi juga pada pengerjaan instalasi bangunan gedung tahun 2019 dengan anggaran Rp2 miliar. Begitu juga dengan pengerjaan yang sama pada tahun 2020. Pelapor menduga ada kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 300 juta. Selain itu, diduga ada penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan jabatan terkait pemungutan pembayaran retribusi sampah. Pungutan retribusi sampah disatukan dalam rekening tagihan pelanggan PT Air Minum Giri Menang. Disamping itu, ditemukan kelompok III (instansi dan kelompok usaha) dan kelompok IV dikenakan retribusi Rp 250 ribu per bulan. Sesuai aturan kelompok tersebut seharusnya membayar Rp 200 ribu per bulan. Rumah ibadah semestinya tidak dikenakan retribusi, namun ditemukan fakta tetap dikenakan retribusi. Baca Juga : KPU Bertemu TAPD, Anggaran Pilkada NTB Dikunci Rp138 Miliar Kasus Bandara Sekongkang, Sumbawa Barat Advokat Yan Mangandar, SH., MH, melaporkan adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan Bandara Sekongkang ke Kejati NTB pada 18 April 2023. Laporan itu menjelaskan, Pemda melalui Bupati KSB, Musyafirin telah bersepakat bahwa PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) yang akan mengelola dan membangun infrastruktur penunjang Bandara Sekongkang. Baca Juga : BNNP Musnahkan Sabu-sabu Senilai Rp4 Miliar Pertemuan antara orang nomor satu di KSB dengan pemegang saham PT AMNT dilakukan di Jakarta pada 22 Maret 2017. Dalam kesepakatan itu seluruh infrastruktur penunjang untuk keselamatan penerbangan akan dibangun oleh PT AMNT melalui program hibah. Hingga kini, dalam perjalanannya pembangunan Bandara Sekongang bermasalah. Padahal sejak Tahun 2019 ternyata PT AMNT telah melakukan Kerjasama pengelolaan bandara sekongkang. “Yang menjadi persoalannya, anggaran tersebut masuk ke post mana? diperuntukan untuk apa?,” tegas Yan. NTBSatu sebelumnya pernah menginformasi H.W. Musyafirin tentang namanya disebut dalam kasus mangkraknya bandara tersebut. Upaya chat via WhatsApp dan telepon yang dilakukan tidak mendapat respons Bupati KSB. Itu antara lain uraian tunggakan kasus dan yang sudah ditangani Nanang Ibrahim Soleh selama menjabat di Kejati NTB. (KHN) Baca Juga : KPU Bertemu TAPD, Anggaran Pilkada NTB Dikunci Rp138 Miliar