Mataram (NTB Satu) – Tunggakan pembayaran dana bagi hasil PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada Pemprov NTB sebesar Rp104,62 Miliar, terganjal payung hukum yang jadi legal standing setoran.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil mengatakan, berdasarkan pandangan para ahli yang didatangkan dalam rapat tertutup bersama PT AMNT, perusahaan tambang itu bisa menggunakan aturan yang lama jika belum terbit aturan baru.
Baca Juga:
- DPRD NTB Tanggapi Krisis Pengiriman Ternak, Dorong Solusi Cepat dan Kecam Dugaan Pungli
- 10 Kata-kata Mutiara untuk Hari Kartini 2025, Cocok Jadi Caption Story Instagram dan Status WhatsApp
- DPRD NTB Dorong Perbaikan Jalan Terong Tawah di APBD Perubahan 2025
- Bantai Arab Saudi 2-0, Uzbekistan Juara Piala Asia U-17 2025
“Masalah regulasi ini ada pandangan – pandangan hukum, kalau yang baru belum keluar pakailah yang lama,” ujar Yek Agil saat diwawancara Kamis, 22 Juni 2023.
Walaupun demikian, pihak PT AMNT menurut politisi PKS ini tetap pada legal standingnya, yakni ingin mendapatkan aturan baru untuk bisa menyerahkan dana bagi hasil ke Pemprov NTB.
