Mataram (NTBSatu) – Isu eksodus atau perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mencuat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi membantah informasi tersebut. Ia memastikan, kabar itu hanya sebatas rumor. Sebab hingga kini, tidak ada ASN Pemkab Bima yang pindah ke Pemprov NTB.
“Yang betul ada ASN Pemkab Bima pindah ke Pemkot Bima dan itu proses natural saja, seperti saat kepemimpinan sebelumnya. Tapi kalau eksodes dari Pemkab Bima ke Pemprov NTB, tidak ada,” tegas Gita, Rabu, 26 Februari 2025.
Mantan Penjabat (Pj.) Gubernur NTB ini mengaku, pejabat dari Pemkab Bima hanya sebatas ajudan Wakil Gubernur NTB. Tidak untuk mengisi posisi strategis. Apalagi mengisi jabatan kosong di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau ajudannya memang dari Bima,” ujarnya.
Sementara untuk mengisi sejumlah jabatan kosong di Pemprov NTB, menunggu instruksi dari Gubernur NTB selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Karena urusan itu merupakan hak prerogatifnya.
“Tunggu dulu, nanti kan ada pimpinan. Kita laporkan ke pimpinan baru dan menunggu instruksinya,” tambah Gita.
Jadi Atensi Lalu Iqbal
Sebagai informasi, sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB masih lowong. Saat ini, jabatan-jabatan itu diisi Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt).
Kekosongan sejumlah jabatan tersebut menjadi sorotan pemimpin terpilih hasil Pilkada Serentak 2024, Lalu Muhamad Iqbal.
Lalu Muhamad Iqbal melalui Ketua Tim Transisinya, Adhar Hakim membeberkan, banyaknya jabatan kosong terutama pada tingkat Kepala OPD menjadi persoalan utama yang mesti diselesaikan.
Dalam hal ini, Iqbal berencana mendatangkan orang luar NTB untuk mengisi beberapa posisi pada jabatan kosong tersebut.
“Seperti disebutkan Pak Iqbal (berpotensi mendatangkan orang luar NTB, red),” kata Adhar Hakim kepada NTBSatu, Sabtu, 15 Februari 2025 malam.
Alasan Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki ini mendatangkan orang luar NTB, yaitu untuk mempercepat akselesari sesuai agenda utamanya. Misalnya, meritokrasi.
Iqbal dalam kepemimpinannya, ingin menghadirkan birokrasi yang sehat. Jauh dari jual-beli jabatan ataupun lobi-lobi politik, hanya untuk kepentingan golongan tertentu.
“Tidak lama itu. Jika semuanya sudah siap, akan kembali lagi dengan pola kaderisasi birokrasi sesuai Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada,” jelas Adhar Hakim.
Mengenai pada OPD mana saja akan diisi oleh orang dari luar NTB tersebut, Mantan Kepala Ombudsman NTB ini tidak bisa merincikannya. Namun yang jelas jumlahnya tidak banyak.
“Yang jelas tidak banyak dan kita belum bisa sebut pada OPD mana saja,” ujarnya. (*)
