Mataram (NTBSatu) – Dalam rangka meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB memberikan bantuan pembiayaan kepada 30 UMKM yang potensial untuk dibiayai.
Baca Juga: Agar Melek Digital, Sebanyak 50 UMKM di NTB Dapat Pendampingan Bank Indonesia
“30 UMKM yang potensial untuk dibiayai di tahun 2023 siap dibiayai dari total 130 UMKM di NTB,” kata Kepala BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, saat ditemui di Kantor BI NTB, pada Rabu, 22 November 2023.
Untuk sementara, lanjut Berry, hanya terakomodir sebanyak 30 UMKM. Karena selain proses assesmen yang susah, pihak bank juga tidak mempunyai banyak database tentang UMKM tersebut.
“Ada juga (UMKM) yang eksisting, ini yang baru saja untuk tahun 2023,” ujarnya.
Berry menjelaskan, keberadaan UMKM memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian. Terbukti, UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, tercatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 22,68 juta usaha.
Berita Terkini:
- Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi “Gubernur Konten”, Ini Respons KDM
- Dewan Kritik Keras Biaya Seleksi Pengurus Bank NTB Syariah, Pansel: Sudah Sesuai Regulasi
- Jadwal Libur dan Cuti Bersama Mei 2025, Catat Tanggalnya!
- Ekspose BPKP Tuntas, Jaksa Jadwalkan Periksa Ahli Pidana Kasus PPJ Lombok Tengah
Dari total UMKM tersebut, mampu menyerap sejumlah 21,97 juta tenaga kerja atau sebesar 97,22 persen dari total tenaga kerja dan mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 62,55 persen.
“Jadi kalau kita mau kembali memulihkan atau menumbuhkan ekonomi, kita harus menggerakkan UMKM, karena dampaknya itu sangat besar,” ungkapnya.
Selain itu, UMKM juga memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang tinggi, fleksibel, dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, mayoritas UMKM di NTB belum mampu mengakses pembiayaan dari Perbankan (belum bankable).
“Itulah kenapa BI terus-terusan konsen gerakkan UMKM, sebenarnya BI itu konsen terhadap UMKM sejak 1970, kita pertama kerja sama dengan suatu lembaga dari Jerman, terus sampai sekarang selalu konsen,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB, Wirajaya Kusuma mengatakan, untuk meningkatkan produktivitasnya, UMKM di NTB bisa bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tapi bisa juga dengan eksternal OPD, seperti dengan BI maupun Kadin.
“Bahkan dengan pihak swasta yang punya komitmen untuk mau peduli meningkatkan kapasitas UMKM kita,” kata Wirajaya.
Wirajaya juga tidak menapik, UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PBD dan penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Antisipasi Penyalahgunaan QRIS, Bank Indonesia NTB Minta Masyarakat Lebih Teliti
“Memang UMKM ini sudah teruji pada saat pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi kemarin, UMKM tetap eksis pada saat itu,” ujarnya. (MYM)
