KPK
-
Hukrim
KPK Bidik 6.000 Aset Milik 11 Pemda di NTB
Mataram (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atensi seluruh aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB. Terutama, yang belum…
Read More » -
Pemerintahan
Aset Belum Optimal, Pemkot Mataram Gandeng KPK Lakukan Penertiban
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)…
Read More » -
Kota Mataram
Masih Ada Pelaku Usaha di Mataram Mangkir Bayar Pajak, KPK: Sita Saja Asetnya!
Mataram (NTBSatu) – Masalah tunggakan pajak pada sejumlah restoran di Kota Mataram menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil, pada…
Read More » -
Daerah NTB
Cabut Spanduk Penunggak Pajak, ITDC Dinilai Tak Kooperatif
Mataram (NTBSatu) – Dua spanduk berisikan himbauan bagi penunggak pajak yang terpasang di depan dua restoran di Kawasan Ekonomi Khusus…
Read More » -
Lombok Tengah
KPK Pasang Plang Penunggak Pajak di Restoran Lombok Tengah
Mataram (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemkab Lombok Tengah memasang plang penunggakan pajak dua restoran di kawasan ekonomi…
Read More » -
Lombok Tengah
KPK Soroti “Gemuknya” Belanja Pegawai Pemkab dan Pokir Anggota DPRD Lombok Tengah
Mataram (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti “gemuknya” belanja pegawai pemkab dan pokir anggota DPRD Lombok Tengah. Ketua Satuan…
Read More » -
Hukrim
KPK Akui Gambar Blueprint Gedung Shelter Tsunami Lombok Utara tak Sesuai Aslinya
Mataram (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengakui proses pengecekan Gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) shelter tsunami di Lombok…
Read More » -
HEADLINE NEWS
KPK Tanggapi Vonis Mantan Wali Kota Bima Dibebankan Bayar Uang Pengganti Rp1,4 Miliar
Mataram (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) NTB terhadap mantan Wali Kota Bima,…
Read More »