Mataram (NTBSatu) – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram, terus mempersiapkan proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang baru.
Proyek strategis ini menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning mengungkapkan, pihaknya saat ini fokus menyelesaikan dokumen terkait. Termasuk penyesuaian anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
“Saat ini, anggaran sudah mengerucut dan kami sedang mempersiapkan dokumen HPS serta kelengkapan untuk lelang,” ujar Lale, Senin, 20 Januari 2025.
Jadwal pelaksanaan proyek telah pihaknya susun dengan target lelang pada Maret 2025, bertepatan dengan bulan Ramadan.
“Kami rencanakan lelang pada bulan Maret, semoga tidak ada kendala. Setelah itu, kami harapkan kontrak proyek dapat ditandatangani segera setelah bulan puasa,” jelas Lale.
Tahap Pertama Bangunan Wajib Berfungsi
Selain itu, Dinas PUPR Kota Mataram tengah menggodok bangunan yang akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan tahap pertama. Prioritas ini harus dipilih dengan hati-hati. Mengingat peringatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menegaskan agar bangunan tahap awal bisa langsung befungsi.
“Paling tidak, bangunan tahap pertama ini harus selesai, sudah jadi dan bisa digunakan. Itu yang sedang kami prioritaskan,” kata Lale.
Ia menambahkan, pihaknya harus memastikan pembangunan selesai tanpa meninggalkan kesan proyek setengah jadi.
“Kami harus hati-hati dalam memilih bangunan mana yang jadi prioritas dan harus dibangun sampai tuntas. Jangan sampai nanti kelihatan hanya beton-beton saja,” tambahnya.
Anggaran Capai Rp65 Miliar
Anggaran awal pembangunan sebesar Rp35 miliar, telah mendapat persetujuan DPRD Kota Mataram. Jumlah tersebut mencakup biaya pengerjaan fisik, pengawasan, hingga pengelolaan kegiatan proyek.
Selain itu, Pemprov NTB memberikan tambahan dana sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sehingga total anggaran mencapai Rp65 miliar.
“Penambahan ini berasal dari dana PKB, sehingga total anggarannya menjadi Rp65 miliar. Dengan dukungan anggaran yang cukup, kami berkomitmen memulai pembangunan tanpa kendala,” tegas Lale.
Lokasi Pembangunan di Lahan 3 Hektare
Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 3 hektare, di kawasan Jalan Lingkar. Awalnya, lokasi pembangunan mencakup area 4 hektare, namun sebagian lahan untuk Dinas Perpustakaan.
“Lahan yang tersedia untuk kantor baru seluas 3 hektare, setelah kami pilah untuk keperluan lain. Lokasi ini akan kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan,” jelasnya.
Pembangunan kantor Wali Kota Mataram menjadi prioritas Pemkot 2025, lantaran kondisi kantor saat ini di Jalan Pejanggik tidak lagi representatif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya, meminta Pemkot Mataram segera memanfaatkan lahan di Jempong seluas lebih dari 3 hektare untuk proyek ini.
Dengan penyusunan prioritas yang matang, harapannya pembangunan kantor baru dapat mendukung kelancaran operasional pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami pastikan semua persiapan berjalan lancar, dan semoga tidak ada hambatan berarti selama proses pembangunan berlangsung,” tutup Lale. (*)
