Mataram (NTBSatu) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akhirnya menyetujui anggaran perbaikan SDN 1 Jurit Baru. Sekolah terletak di Kecamatan Pringgasela Lombok Timur yang sebelumnya menjadi sorotan, karena siswa belajar di ruang kelas darurat.
“Ini baru saja kementerian memutuskan. Dapat Rp3,4 miliar, sesuai kebutuhan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hardian Irfani kepada NTBSatu, Rabu 12 Agustus 2026.
Besaran anggaran itu sesuai usulan kebutuhan yang sekolah ajukan. Difasilitasi Lalu Hardian Irfani, usulan itu kemudian dilakukan verifikasi oleh Kemendikdasmen.
“Ini dihitung sesuai kebutuhan revitalisasinya. Tahun ini mulai dikerjakan,” Lalu Hardian.
Bantuan ini akan dipakai melakukan rehabilitasi gedung untuk kebutuhan siswa setempat. Karena sebelumnya, SDN 1 Jurit Baru hanya memiliki enam ruang kelas.
Gedung yang terbatas, tak mampu menampung siswa yang berjumlah sekitar 35 siswa per rombongan belajar (rombel). Idealnya, satu rombel 28 siswa. Akibatnya, para siswa belajar di Musala dan perpustakaan, akibat enam ruang kelas rusak parah.
Lalu Ari, sapaan politisi PKB Ini, proses pengerjaan dan perbaikan gedung akan segera dilakukan, ditandai dengan proses penyelesaian dokumen. “Insya Allah, segera MoU dan tanda tangan kontrak,” ujarnya.
Ia memastikan akan mengawal pengerjaan rehabilitasi gedung SDN 1 Jurit Baru ini sampai tuntas dan dapat dimanfaatkan siswa. Bentuk atensi Lalu Ari terlihat sejak mendapat informasi dari pemberitaan media beberapa waktu lalu, ia langsung bersikap.
“Insya Allah, sekolah ini kami bantu tahun ini,” katanya kepada NTBSatu, Rabu 5 Agustus 2026. Sebagai bagian dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, ia akan mengawal perbaikan sekolah ini, termasuk fasilitas pendidikan lain yang masuk dalam atensinya.
Ruang Kelas Terbatas, Siswa Bertambah
Berita sebelumnya, SDN 1 Jurit Baru masih kekurangan ruang kelas. Kondisi itu memaksa sekolah mengubah perpustakaan, musala, hingga ruang darurat menjadi tempat belajar.
Kepala SDN 1 Jurit Baru, Marlin mengatakan, persoalan tersebut sudah berlangsung sejak 2017. Jumlah siswa terus bertambah. Sementara itu, ruang kelas tidak pernah bertambah.
Sekolah kini memiliki enam ruang kelas. Namun, jumlah itu belum mampu menampung seluruh rombongan belajar.
Aturan maksimal 28 siswa per rombongan membuat sekolah harus membagi kelas. Sayangnya, ruang belajar tidak tersedia.
“Kelas VI berisi 35 siswa. Seharusnya kami bagi menjadi dua rombongan. Tetapi kami tidak punya ruang kelas lagi,” kata Marlin, Senin, 3 Agustus 2026.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Nurul Wathoni mengatakan, pembangunan ruang kelas baru harus mengacu pada data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Karena itu, setiap sekolah harus rutin memperbarui data kondisi sarana dan prasarana.
“Kalau data di Dapodik tidak diperbarui, usulan bantuan akan sulit diproses. Semua sekarang mengacu pada data itu,” katanya.
Wathoni menjelaskan, pemerintah pusat mengambil data rehabilitasi sekolah untuk 2026 pada Oktober 2025.
Usulan bantuan tahun 2027 akan mengacu pada data yang masuk pada Oktober 2026.
Menurutnya, Lombok Timur mendapat sekitar 130 paket rehabilitasi sekolah pada tahun ini. Jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 60 paket.
Meski demikian, bantuan tersebut belum mampu menjangkau seluruh sekolah yang membutuhkan. (*)
