Mataram (NTBSatu) – PT Pertamina resmi menurunkan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai Rabu, 1 Juli 2026. Langkah ini sebagai penyesuaian yang menyasar produk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dengan besaran penurunan bervariasi di tiap daerah.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, membenarkan informasi tersebut. “Penurunan harga BBM terjadi pada tiga jenis BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex,” mengutip MyPertamina pada Rabu, 1 Juni 2026.
Sementara itu, harga untuk Pertamax dan Pertamax Green 95 terpantau stabil atau tidak mengalami perubahan.
Rincian Penurunan Harga di Pulau Jawa
Untuk wilayah NTB, harga Pertamax masih berada di harga Rp16.250 per liter. Begitu juga dengan Pertamax Green 95 yang tidak bergeser dari harga Rp17.000 per liter.
Namun, penurunan signifikan ada pada tiga varian non subsidi lainnya. Harga Pertamax Turbo meluncur turun sebesar Rp1.450 menjadi Rp19.300 per liter dari harga sebelumnya mencapai Rp20.750 per liter.
Selanjutnya, Dexlite mencatat penurunan sebesar Rp3.300 sehingga masyarakat bisa membelinya dengan harga Rp19.700 per liter dari semula Rp23.000 per liter. Penurunan paling tajam ada pada produk Pertamina Dex sebesar Rp3.650 menjadi Rp21.150 per liter dari harga bulan lalu yang berada di angka Rp24.800 per liter.
Perbedaan Tarif Regional
Pihak manajemen Pertamina mengingatkan, tarif baru untuk golongan BBM nonsubsidi ini memiliki selisih harga antarprovinsi. Kebijakan ini merujuk pada perbedaan besaran persentase Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah.
Di tengah pergeseran harga lini komoditas komersial tersebut, pemerintah dan Pertamina memastikan bahwa sektor BBM bersubsidi sama sekali tidak mengalami perubahan tarif.
Masyarakat tetap dapat mengakses produk Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter di seluruh wilayah Indonesia. Langkah serupa juga berlaku bagi jenis Biosolar yang harganya bertahan di Rp6.800 per liter.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat pada sektor transportasi umum dan logistik.(*)
