Mataram (NTBSatu) – Pendiri Astronacci International, Gema Goeyardi mencoba menghadirkan sudut pandang lain terkait pelemahan rupiah yang terus menyita perhatian publik.
Menurutnya, banyak pihak hanya menyoroti persoalan internal seperti dugaan korupsi, polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kasus hukum yang menyeret sejumlah tokoh nasional.
Dalam pernyataannya, Gema menilai, publik terlalu fokus pada persoalan domestik tanpa melihat kemungkinan tekanan geopolitik global yang ikut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
“Bagaimana jika ada POV lain yang hampir semua influencer terlewatkan? Presiden kita yang sedang di-bully itu sedang mempertahankan kedaulatan negara,” ujar Gema, mengutip YouTube @Astronacci pada Jumat, 22 Mei 2026.
Ia mengaku, sudah memberi peringatan sejak akhir 2025 melalui sejumlah konten ekonomi yang membahas potensi tekanan besar terhadap rupiah. Bahkan, Gema menyebut, kurs rupiah berpotensi menyentuh level Rp18.220 per dolar AS apabila tekanan pasar terus berlanjut.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah bukan sekadar akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Ia melihat, adanya arus modal keluar yang membuat investor melepas aset rupiah dalam jumlah besar.
Selain itu, ia menyoroti framing media internasional terhadap Presiden Prabowo Subianto. Gema menilai, pemberitaan negatif dari media asing ikut memengaruhi sentimen pasar terhadap Indonesia.
Mirip Pola Krisis 1998
Gema membandingkan, kondisi sekarang dengan situasi menjelang krisis moneter 1998 pada era Presiden Soeharto. Menurutnya, terdapat pola geopolitik yang terlihat mirip.
Ia menjelaskan, pada 1997 pemerintah Indonesia mulai mendekat ke Rusia setelah Amerika Serikat memblokir penjualan pesawat tempur F-16. Saat itu, Soeharto memilih menjajaki pembelian jet Sukhoi dari Rusia.
Tak lama setelah langkah tersebut muncul, Indonesia menghadapi tekanan ekonomi besar hingga rupiah anjlok tajam.
Gema juga menyinggung, penolakan Soeharto terhadap skema IMF melalui konsep Currency Board System (CBS). Ia mengutip percakapan antara Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton dengan Soeharto terkait tekanan agar Indonesia tetap mengikuti program IMF.
“Jadi, ketika Pak Harto mau eksekusi CBS dilarang, dipaksa ngambil IMF. Kemudian, kondisi makin kaos ya, dihantam habis-habisan dan akhirnya lengser,” ungkapnya.
Menurut Gema, situasi serupa kembali muncul pada era pemerintahan Prabowo. Ia menyoroti langkah Indonesia bergabung dengan BRICS, kerja sama energi dengan Rusia, hingga penolakan tawaran pinjaman IMF oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
“Pak Harto berpivot kepada militer Rusia, beli Sukhoi tahun 1996 ditafsirkan sebagai tamparan ke Amerika. Pada saat yang bersamaan di era 2024, Pak Prabowo deal 150 juta barel minyak ke Rusia dan bergabung dengan BRICS,” ungkapnya.
Ia juga membandingkan sikap pemerintah terhadap IMF antara era Soeharto dan Prabowo. Menurutnya, Soeharto sempat menolak skema IMF melalui konsep Currency Board System (CBS). Sedangkan pemerintahan sekarang, menolak tawaran pinjaman IMF senilai 25 hingga 30 miliar dolar AS.
“Tolak IMF, menolak syarat IMF, rancang CBS tahun 1998. Purbaya menolak pinjaman 25 sampai 30 miliar dolar dari IMF tahun 2026,” ujarnya.
Gema menilai tekanan terhadap rupiah muncul setelah langkah-langkah tersebut. Ia lalu membandingkan kondisi kurs rupiah pada dua periode itu.
“Rupiah anjlok dari 2.400 ke 17.000-an pada 1998, dan sekarang rupiah melemah ke 17.668 bahkan menurut Astronacci bisa ke 18.220. Lihat parallelism-nya,” kata Gema.
Multifaktor di Balik Pelemahan Rupiah
Namun, ia juga mengingatkan, pasar keuangan global sangat sensitif terhadap arah kebijakan suatu negara. Karena itu, sentimen negatif dapat muncul ketika investor melihat perubahan arah geopolitik Indonesia.
Meski begitu, Gema menegaskan, pelemahan rupiah tidak berasal dari satu faktor saja. Ia menyebut pengaruh suku bunga Amerika Serikat, kondisi geopolitik dunia, arus modal asing, hingga sentimen pasar global ikut memengaruhi pergerakan rupiah.
Pada akhir pernyataannya, Gema mengajak masyarakat tetap menjaga optimisme dan mendukung stabilitas nasional di tengah tekanan ekonomi global yang terus meningkat. (*)
