Mataram (NTBSatu) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam keras tindakan militer Israel, yang menangkap sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di kawasan perairan Siprus, Mediterania Timur.
“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel, yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, Senin, 18 Mei 2026.
Dalam armada tersebut, sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) ikut berlayar bersama relawan internasional, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Hingga kini, sedikitnya sepuluh kapal terkonfirmasi berada dalam penahanan, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), salah satu WNI bernama Andi Angga Prasadewa berada dalam kapal Josef sebagai delegasi GPCI-Rumah Zakat. Selain itu, kapal yang membawa jurnalis Republika, Bambang Noroyono, hingga kini belum memberikan kabar terbaru. Sehingga, pihak terkait masih belum mengetahui status kapal beserta seluruh awaknya.
Kementerian Luar Negeri menilai, situasi di kawasan tersebut masih berubah sangat cepat. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan terbaru, guna memastikan kondisi para WNI yang ikut dalam armada kemanusiaan tersebut.
Siapkan Langkah Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel, agar segera membebaskan seluruh kapal dan relawan kemanusiaan yang berada dalam penahanan. Pemerintah Indonesia juga meminta Israel menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina, sesuai hukum humaniter internasional.
“Kementerian Luar Negeri mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” katanya.
Sejak awal insiden, Direktorat Perlindungan WNI Kemlu langsung menjalin koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman. Langkah tersebut bertujuan untuk menyiapkan proses perlindungan, sekaligus mempercepat pemulangan para WNI apabila situasi semakin memburuk.
Kemlu RI terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, demi memperoleh informasi terbaru kondisi WNI dalam armada Global Sumud Flotilla tersebut. Pemerintah juga menyiapkan langkah kontingensi untuk mengantisipasi perkembangan situasi di Laut Mediterania.
“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” ungkapnya. (*)
