KPK Dalami Keterlibatan Tokoh Masyarakat – Pejabat Pemkab Lombok Barat Kasus Tambang Ilegal
Mataram (NTBSatu) – Penanganan dugaan korupsi di balik aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Lombok Barat, terus berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus mendalami keterlibatan tokoh masyarakat dan pejabat Pemkab Lombok Barat.
Salah satu untuk mendalami keterlibatan para pihak tersebut dengan melakukan serangkaian permintaan keterangan saksi-saksi. “Ada beberapa pihak (termasuk tokoh masyarakat dan Pejabat Lombok Barat),” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada NTBSatu, Selasa, 17 November 2026.
Ia menyebut, penanganan perkara masih berjalan di penyelidikan. Belum meningkat di tahap penyidikan. “Jadi, masih penyelidikan. Kami fokus permintaan keterangan,” ungkapnya.
Di kasus ini, lembaga antikorupsi telah memeriksa sejumlah saksi di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Salah satunya, mantan Wabup Lombok Barat, Hj Sumiatun pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Sebelumnya, lembaga antikorupsi memeriksa mantan Asisten II Setda Lombok Barat pada Selasa, 4 Agustus 2026. Pemeriksaan juga berlangsung di Gedung BPKP NTB.
Rusditah menjalani pemeriksaan di BPKP NTB hingga malam sekitar pukul 20.29 Wita. Ditemui usai keluar dari gedung, Rusditah memilih tak berkomentar. Ia berjalan menuju parkiran menggunakan sepeda motor Kawasaki KAZE-E 110.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah memasang plang di tambang yang bertempat di di Sekotong, Lombok Barat pada Jumat, 4 Oktober 2024.
KPK menggandeng Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra).
Lembaga antirasuah memasang plang bersama sejumlah pihak. Termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB serta Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra).
Berdasarkan perhitungan pihak DLHK NTB, terdapat 25 titik lokasi tambang ilegal yang berada di Sekotong, totalnya luasnya mencapai 98,19 hektar.
Perkiraannya, tambang ilegal itu menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun. Angka ini berasal dari tiga stockpile (tempat penyimpanan) di satu titik tambang emas wilayah Sekotong.
Lokasi tambang tersebut tersebar di tiga desa, yaitu Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas. (*)




