Hukrim

Mantan Kades Akar-Akar Tersangka Dugaan Korupsi DD Rp441 Juta Ditahan

Mataram (NTBSatu) – Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Utara menahan mantan Kepala Desa (Kades) Akar-Akar, Akarman. Ia merupakan tersangka dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Akar-Akar tahun 2021-2023.

Kasat Reskrim Polres Lomnok Utara, Iptu I Komang Wilandra mengatakan, pihaknya telah menahan Akarman di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lombok Utara. Polisi menahan tersangka tersebut sejak Senin, 16 November 2026.

“Penyidik menahan tersangka untuk pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa atau tahap dua. Tahap dua minggu depan,” jelasnya, Selasa, 17 November 2026.

Sementara Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Ida Made Oka Wijaya menyatakan, berkas mantan Kades Akar-akar telah lengkap. “Iya, audah P-21 berkasnya,” ucapnya.

Sebagai informasi, polisi mengusut DD Akar-akar periode 2021-2023. Penyidik menemukan adanya dugaan anggaran fiktif dan mark-up sejumlah proyek fisik. Salah satu proyek yang diselewengkan itu pengadaan keranda.

Di kasus ini, muncul kerugian keuangan negara sebesar Rp541 juta. Angka itu berdasarkan penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

Pada 2021, Akar-akar menerima DD sebesar Rp2.377.813.000. Anggaran itu tersalurkan melalui tiga tahap. Tahap pertama Rp1.253.525.200, kedua Rp735.125.200, dan tahap ketiga Rp389.162.600.

Kemudian tahun 2022 sebesar Rp2.429.916.000 yang disalurkan dalam tiga tahap. Yakni tahap pertama Rp1.598.366.400, tahap kedua Rp554.366.400, dan tahap ketiga Rp277.183.200.

Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan. Di antaranya, pengelolaan dan pembuatan instalasi komunikasi serta informasi lokal desa. Kemudian rehabilitasi fasilitas jamban umum hingga pemeliharaan sarana dan prasarana polindes.

Sedangkan tahun 2023 sebesar Rp1.037.121.000. Sama seperti sebelumnya, dana cair dalam tiga tahap. Tahap pertama Rp433.536.300, kedua Rp311.136.300, dan tahap ketiga Rp292.448.400.

Dana itu untuk rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat desa hingga pembangunan pos pengawasan desa.

Saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Akarman mengakui menggunakan uang ratusan juta tersebut untuk kepentingan pribadi. “Dihabiskan untuk kepentingan pribadi, untuk foya-foya,” kata Komang Wilandra. (*)

Artikel Terkait