Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memperkuat pengendalian inflasi dengan memadukan data dan kondisi lapangan. Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. meminta jajaran TPID bergerak cepat membaca persoalan pasokan, distribusi, dan harga kebutuhan pokok.
Pesan itu Bupati sampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P. membuka rakor tersebut. Sejumlah unsur ikut hadir, mulai dari Bank Indonesia, BPS, Bulog, Pertamina, perangkat daerah, pelaku distribusi dan perdagangan, hingga anggota TPID.
Bupati H. Jarot mengungkapkan inflasi Kabupaten Sumbawa pada Juli 2026 mencapai 2,50 persen. Angka itu turun dari 2,85 persen pada Juni 2026. Sumbawa juga mencatat deflasi bulanan sebesar 0,37 persen. Capaian tersebut menjadi angka inflasi terendah di antara daerah cakupan IHK NTB. Namun, Bupati meminta jajaran pemerintah tidak cepat puas dengan capaian tersebut. Ia justru mendorong TPID memperkuat langkah antisipasi.
“Jangan jadikan angka 2,50 persen sebagai alasan untuk beristirahat. Jadikan angka itu sebagai alasan untuk bekerja lebih baik,” tegasnya.
Menurut H. Jarot, pemerintah harus memantau produksi, pasokan, distribusi, dan harga sejak awal. Langkah itu penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
Petani perlu memperoleh harga yang layak. Pada saat yang sama, masyarakat juga harus mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
H. Jarot menegaskan pemerintah tidak cukup membaca angka inflasi melalui laporan. Jajaran TPID juga harus turun langsung melihat kondisi pasar dan mendengar persoalan pedagang.
“Data kita baca, lapangan kita lihat, masalah kita petakan, dan solusi kita kerjakan bersama. Inilah cara kerja pengendalian inflasi yang kita butuhkan,” ujarnya.
Karena itu, setiap hasil rakor harus menghasilkan langkah konkret. Bupati meminta setiap persoalan memiliki penanggung jawab, solusi, target, dan batas waktu tindak lanjut.
Sebelum rakor berlangsung, jajaran TPID melakukan peninjauan langsung ke pasar. Mereka melihat kondisi harga dan pasokan sekaligus mendengar persoalan yang pedagang hadapi.
Hasil peninjauan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rakor. Pemerintah bersama seluruh pihak terkait mencari langkah untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan.
Wagub Soroti Distribusi LPG
Wagub NTB Umi Dinda menilai Pulau Sumbawa memiliki potensi besar dalam produksi berbagai komoditas. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur agar potensi tersebut mampu menopang produktivitas dan distribusi.
Menurutnya, kelancaran distribusi turut menentukan stabilitas harga. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh mata rantai kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik.
Umi Dinda juga mengingatkan jajaran TPID agar tetap waspada menjelang hari-hari besar. Pemerintah perlu memastikan stok dan kesiapan distributor agar masyarakat tidak menghadapi kelangkaan.
Ia turut menyoroti distribusi LPG yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah perlu memperbaiki penyaluran agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
“Kita berharap melalui forum ini berbagai permasalahan yang ada dapat kita pecahkan bersama,” ujarnya.
Rakor TPID kemudian membahas berbagai persoalan bersama pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Forum tersebut mendorong kerja bersama untuk menjaga pasokan, harga, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bagi Pemkab Sumbawa, pengendalian inflasi tidak hanya mengejar angka rendah. Pemerintah juga ingin menjaga pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan petani memperoleh nilai yang layak dari hasil produksinya. (*)
