Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori menyoroti, pentingnya validitas data dan ketepatan sasaran anggaran dalam pelaksanaan APBD 2026. Hal itu ia tegaskan saat Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah daerah mengevaluasi realisasi APBD hingga 11 Mei 2026. Dari total pagu belanja daerah sekitar Rp1,95 triliun, realisasi belanja baru mencapai Rp456,14 miliar atau 23,38 persen. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat Rp60,6 miliar atau 24,09 persen dari target Rp251,48 miliar.
Wabup Ansori menegaskan evaluasi APBD tidak cukup hanya melihat tingginya serapan anggaran, tetapi juga harus memastikan program benar-benar tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.
“Evaluasi APBD bukan hanya soal angka serapan, tetapi bagaimana program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Wabup Ansori, Senin, 11 Mei 2026.
Ia mengungkapkan, masih adanya sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya berbasis potensi riil di lapangan.
“Masih ada persoalan mendasar pada kualitas data. Ini yang harus segera dibenahi bersama,” ujarnya.
Secara khusus, Wabup Ansori menyoroti, persoalan data bantuan sosial (bansos) yang masih belum sepenuhnya akurat dan berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
“Kami tidak ingin lagi mendengar ada bantuan yang salah sasaran. Pastikan penerima benar-benar berasal dari desil 1, 2, dan 3 sesuai data masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Selain bansos, Ansori juga meminta seluruh OPD melakukan pembaruan data kepesertaan BPJS agar pelayanan kesehatan masyarakat berjalan lebih efektif.
“Data BPJS juga harus terus diperbarui, supaya pelayanan kesehatan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan,” katanya.
Optimalkan PBB-P2
Di sektor pendapatan daerah, pemerintah memberikan perhatian serius kepada optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurutnya, banyak potensi pajak yang hilang akibat lemahnya pembaruan data objek pajak.
“Banyak potensi PBB-P2 yang hilang karena data tidak di-update dengan baik. Dulu tanah kosong, sekarang sudah jadi kos-kosan atau bangunan usaha,” ungkapnya.
Ia menekankan, perubahan fungsi lahan dan bangunan harus segera dengan penyesuaian nilai pajak agar potensi pendapatan daerah tidak hilang. “Kalau data terus diperbarui, maka potensi PAD juga akan meningkat dan pembangunan daerah bisa lebih maksimal,” tambahnya.
Berdasarkan data evaluasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjadi OPD dengan realisasi anggaran tertinggi mencapai 46,24 persen atau Rp7,88 miliar dari pagu Rp17,04 miliar. Kemudian, BKPSDM sebesar 45,48 persen dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 39,17 persen.
Sementara di tingkat kecamatan, Labuhan Badas mencatat realisasi tertinggi sebesar 35,60 persen, Lenangguar 34,60 persen, dan Lunyuk 32,83 persen.
Wabup Ansori meminta, seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi dan meningkatkan ketelitian dalam penyusunan maupun pembaruan data, agar program pemerintah benar-benar efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya ingin seluruh OPD lebih serius memperkuat akurasi data dan sinergi antarinstansi, agar APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa,” tutupnya. (Marwah)
