Mataram (NTBSatu) – Pusat Pengetahuan Anggaran Inklusif (PPAI) Sasambo menggelar Diskusi Tematik Seri IV untuk memperkuat kapasitas jejaring masyarakat sipil melalui pembagian praktik baik analisis anggaran responsif gender, audit kesehatan reproduksi, dan advokasi Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di NTB.
Diskusi tersebut mengangkat pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang lebih inklusif.
Pendekatan itu juga membuka ruang keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan serta alokasi anggaran.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda mengatakan, PPAI rutin menggelar forum tersebut sebagai ruang berbagi pembelajaran antarlembaga.
Program SKALA mendukung forum itu untuk memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran yang lebih inklusif di NTB.
“Hari ini diskusinya lebih ke sharing pembelajaran bagaimana pelaksanaan kerja advokasi anggaran yang sudah dilakukan koalisi masyarakat sipil,” kata Ramli kepada NTBSatu usai diskusi, Senin, 27 Juli 2026.
Menurut Ramli, forum tersebut memberi ruang bagi anggota PPAI Sasambo untuk melakukan refleksi, evaluasi, serta menyusun kolaborasi agar anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan penyandang disabilitas.
Forum tersebut menghadirkan perwakilan Universitas Nahdlatul Ulama NTB, LBH APIK, Forum PUSPA, Somasi NTB.
Kemudian HWDI NTB, Inspirasi NTB, AKU NTB, Pertuni, dan LIDI NTB yang tergabung dalam jejaring PPAI Sasambo.
Ramli menjelaskan, pihaknya lebih banyak menjalankan advokasi di tingkat kabupaten. Meski begitu, pihaknya juga membangun komunikasi dengan Bappeda Provinsi NTB terkait isu Dana BOS dan kesehatan reproduksi.
Ramli menyampaikan hasil audit sosial dan kajian anggaran kepada Pemerintah Provinsi NTB. Pada 16 Juli 2026 lalu, FITRA juga menggelar forum multi-stakeholder tingkat provinsi bersama Pemprov NTB, Pemkab Lombok Timur, Pemkab Lombok Tengah, sektor swasta, Forum CSR, BAZNAS, dan organisasi masyarakat sipil.
Menurut Ramli, praktik advokasi berbasis bukti di Lombok Tengah dan Lombok Timur sudah mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah juga mulai menjalankan sejumlah komitmen yang lahir dari hasil pendampingan tersebut,” katanya.
Selain itu, FITRA akan mendukung agenda pemerintah melalui workshop penyusunan anggaran responsif gender sebagai tindak lanjut kolaborasi bersama pemerintah daerah.
Jalankan Program SPAK
Ramli juga menyampaikan, FITRA menjalankan Program Strengthening Public Accountability for Result and Knowledge (SPAK) bersama koalisi masyarakat sipil dan komunitas.
Program tersebut mempertemukan organisasi masyarakat sipil dengan komunitas terdampak agar mereka memperoleh akses informasi dan pengetahuan.
Melalui program tersebut, lanjutnya, FITRA menggelar coaching clinic, melakukan transfer pengetahuan, serta mendampingi komunitas agar mereka mampu menjalankan advokasi secara mandiri.
Ramli menjelaskan, Koalisi Prima dalam Program SPAK mendorong keterlibatan perempuan hingga tahap pengambilan keputusan anggaran. Menurutnya, ruang partisipasi perempuan selama ini masih berhenti pada tahap perencanaan.
“Kelompok perempuan harus ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tahap penganggaran,” ujarnya.
Ramli mengatakan, pihaknya juga akan memperkuat advokasi melalui analisis anggaran, Political Economy Analysis (PEA), dan kajian layanan publik.
Pendekatan tersebut membantu memetakan aktor, peta isu, rantai pasok, dan rantai bisnis yang berkaitan dengan penyediaan layanan dasar.
Ramli mengatakan, perempuan pesisir memetakan sendiri persoalan yang mereka hadapi.
Hasil pemetaan tersebut menunjukkan keterbatasan akses air bersih dan persoalan sampah menjadi dua isu paling mendesak bagi rumah tangga di kawasan pesisir.
“Program ini memastikan komunitas mendapatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan agar mereka mampu melakukan advokasi secara mandiri,” katanya. (*)
