Bapenda Lombok Timur Kejar Penerimaan Pajak Wisata, Dukung Anggaran BPJS Rp124 Miliar
Lombok Timur (NTBSatu) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur menggenjot penerimaan pajak dari kawasan wisata Sembalun dan Tetebatu. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pendapatan daerah, termasuk mendukung kebutuhan anggaran BPJS Kesehatan yang tahun ini mencapai Rp124 miliar.
Kepala Bapenda Lombok Timur, H. Hasni mengatakan, realisasi penerimaan PBB hingga Jumat pekan lalu telah mencapai sekitar Rp13,67 miliar atau hampir 46 persen dari target.
Menurutnya, capaian tersebut masih sesuai dengan target tahapan karena masa pembayaran belum berakhir.
“Alhamdulillah sampai sekarang masih sesuai target tahapan. Jatuh temponya masih 31 Agustus sehingga kami optimistis realisasi akan terus meningkat,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 26 Juli 2026.
Hasni menjelaskan, Bapenda terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juru pungut untuk mempercepat pembayaran PBB.
Petugas juga melakukan operasi jemput bola (objar), guna mengingatkan wajib pajak agar segera melunasi kewajibannya sebelum tenggat waktu.
Bidik Pajak Hotel dan Restoran
Namun, perhatian Bapenda tidak hanya tertuju pada PBB. Hasni menilai, kawasan wisata seperti Sembalun dan Tetebatu memiliki potensi besar mendongkrak pendapatan asli daerah melalui pajak hotel dan restoran.
Menurutnya, aktivitas pariwisata di dua kawasan itu terus berkembang. Wisatawan domestik maupun mancanegara rutin menginap sehingga transaksi di sektor perhotelan dan kuliner ikut meningkat.
Di Sembalun saja, kata Hasni, terdapat sekitar 140 penginapan dengan kapasitas yang bervariasi, mulai dari dua hingga lebih dari 30 kamar. Sementara di Tetebatu terdapat sekitar 50 penginapan.
“Kami berharap bukan hanya PBB yang meningkat, tetapi juga pajak hotel dan restoran. Potensinya cukup besar karena aktivitas pariwisata terus berjalan,” ujarnya.
Hasni menyebut sebagian besar pelaku usaha wisata di Sembalun dan Tetebatu merupakan masyarakat asli Lombok Timur. Karena itu, ia berharap kesadaran membayar pajak semakin meningkat sesuai arahan Bupati Lombok Timur.
Ia menegaskan, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pelayanan publik. Salah satu kebutuhan terbesar daerah saat ini ialah pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Timur harus menyiapkan sekitar Rp124 miliar untuk BPJS Kesehatan. Anggaran itu sangat besar karena jumlah penduduk kita mendekati 1,5 juta jiwa,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus menanggung iuran masyarakat yang BPJS Kesehatannya dinonaktifkan pemerintah pusat karena tidak lagi masuk kategori desil 1 hingga desil 5. Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran daerah semakin besar.
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Bapenda terus memperbarui data potensi pajak di lapangan sekaligus mendorong wajib pajak melaporkan omzet dan membayar pajak sesuai ketentuan.
Sosialisasi dan operasi jemput bola juga terus dilakukan di sejumlah kawasan potensial seperti Sembalun, Tetebatu, Jerowaru, serta wilayah lain yang memiliki usaha hotel, restoran, dan rumah makan.
“Kalau penerimaan pajak meningkat, manfaatnya juga kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya. (*)
