Jakarta (NTBSatu) – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lapas Kelas II Cibonong Wisnu Hani Putanto dan empat anak buahnya. Penonaktifan ini setelah Ombudsman RI menemukan adanya kluster rumah mewah di Lapas tersebut. Dugaannya, kluster mewah itu unutk narapidana di lingkungan Lapas Cibinong.
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan lima pejabat itu diduga bertanggung jawab atas temuan Ombudsman.
“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang bertanggung jawab terkait peristiwa temuan Ombudsman,” ujar Rudi dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, mengutip Kompas.com, Sabtu, 26 September 2026.
Selain Wisnu, Kementerian juga menonaktifkan empat pejabat lainnya. Mereka terdiri atas KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kepala Urusan Umum. Rudi mengatakan, pihaknya akan memeriksa pejabat tersebut untuk mengetahui penyebab temuan Ombudsman.
“Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Kami nonaktifkan dan kami lakukan pemeriksaan bagaimana kondisi yang terjadi sampai adanya temuan tersebut,” lanjutnya.
Selain itu, Rudi mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan internal setelah mendapat perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rudi bahkan memimpin langsung pemeriksaan lapangan di area yang sebelumnya menjadi lokasi kunjungan Ombudsman.
“Kami adalah pemeriksaan internal imigrasi. Beliau memerintahkan kolaborasi dengan Direktur Jenderal PAS untuk menindaklanjuti temuan teman-teman Ombudsman,” ujar Rudi.
Lebih lanjut, menurut Rudi, tim pemeriksa juga mengecek sejumlah lokasi di area Lapas Cibinong, termasuk ruangan yang sebelumnya Ombudsman kunjungi. Kemudian, terdapat sejumlah perbedaan antara kondisi saat temuan Ombudsman dengan hasil denga yang terihat saat tim pemeriksa ke lokasi.
“Apa yang saya lihat dan apa ditayangkan oleh teman-teman ORI ada beberapa perbedaan. Dan ini jadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa,” kata Rudi.
“Untuk itu kami melakukan pemeriksaan dari kemarin sampai hari ini itu sudah 52 warga binaan dan hari ini kami jadwalkan kurang lebih 54 lagi dari para pegawai,” ujarnya menambahkan. (*)
