Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menggelar silaturahmi dengan Forum Kepala Lingkungan se-Kecamatan Selong dan Labuhan Haji di Pendopo, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan untuk perpanjangan masa jabatan kepala lingkungan menjadi delapan tahun.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin menyebut, kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi atas jasa para aparatur tingkat bawah. Terutama dalam mendukung berbagai program keberhasilan daerah, termasuk menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang penting bantu pemerintah, ikhlas bekerja. Kita berikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat,” ujarnya, Selasa, 12 Mei 2026.
Perubahan Masa Jabatan dan Kesejahteraan
Kebijakan memperpanjang masa jabatan sampai delapan tahun berlaku dengan catatan kepala lingkungan yang bersangkutan, harus berusia di bawah 60 tahun.
Selain masa jabatan, Haerul Warisin juga berkomitmen untuk mendaftarkan para kepala lingkungan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan kerja.
Sedang untuk aspek kesejahteraan, Pemkab Lombok Timur berencana untuk menyamakan besaran tarif insentif pajak PBB bagi Kepala Lingkungan Kecamatan Selong dan Labuhan Haji, sebanyak delapan persen.
Sementara itu untuk kenaikan gaji, Haerul Warisin mengatakan, masih melakukan simulasi berdasarkan kekuatan anggaran daerah.
Strategi Fiskal dan Pembangunan Kota
Haerul Warisin menjelaskan, saat ini Lombok Timur sedang menghadapi tantangan fiskal yang berat akibat efisiensi anggaran pusat sebesar Rp405 miliar lebih.
Sedangkan, pemerintah menanggung beban BPJS Kesehatan terus melonjak dari Rp86 miliar pada 2025 dan bertambah Rp132 miliar di tahun 2026.
Pemkab Lombok Timur sudah menempuh beberapa strategi, seperti optimalisasi dana darurat, pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID), penataan wajah kota, hingga membuat sentra ekonomi baru.
Pelayanan Adil dan Merata
Menghadapi masalah anggaran, Bupati Haerul Warisin yakin jika pembangunan akan tetap berjalan melalui investasi dan bantuan pusat.
Ia menekankan, para kepala lingkungan sebagai garda terdepan pemerintah yang adil dalam melayani masyarakat tanpa membedakan. (Inda)
