Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menyatakan, keikutsertaannya dalam seleksi program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari bank dunia, pada Senin, 11 Mei 2026.
Program ini akan menyasar 30 daerah di Indonesia, guna mentransformasi sistem pengelolaan sampah menjadi lebih modern dan bernilai ekonomi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik menyatakan, wilayah tersebut sudah menyediakan tempat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Dari total 15 hektare luas TPA kita, minimal 2 hektae akan dikhususkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi,” katanya, Senin, 11 Mei 2026.
Mengubah Paradigma Pengelolaan
Langkah serius ini bertujuan agar sampah tidak lagi sekadar menumpuk di tempat pembuangan akhir, tetapi bisa diolah sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi atau energi terbarukan.
Melalui kehadiran TPST, nantinya hanya tersisa residu akhir yang akan sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur, Hadi Pathurrahman mengatakan, urgensi perubahan paradigma ini. Menurutnya, sampah harus dikelola menjadi produk turunan.
Pemenuhan Dokumen dan Verifikasi
Saat ini, jajaran DLH Lombok Timur sedang fokus melengkapi dan menyempurnakan seluruh dokumen teknis serta administratif untuk proses seleksi.
Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, hingga Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan telah resmi diserahkan ke Pemerintah Pusat.
”Mudah-mudahan bisa kita dapatkan, karena kita sedang melengkapi dokumen-dokumennya,” ungkap Pathurrahman.
Tim penilai akan melakukan verifikasi lapangan pada Juni mendatang, guna melihat secara langsung kesiapan Lombok Timur secara konkret.
Respons Aspirasi Publik
Upaya percepatan penanganan sampah merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap aspirasi mahasiswa, termasuk BEM Lotim yang sempat menyuarakan isu darurat sampah.
Juaini Taofik mengungkapkan, pemerintah berkomitmen untuk mengawal isu ini bersama-sama dengan masyarakat.
Di samping urusan sampah, Pemkab Lombok Timur juga fokus untuk memastikan, stabilitas distribusi elpiji tetap menjadi prioritas.
Pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu oleh isu pengisian yang tidak sesuai wilayah distribusi.
Proses seleksi LSDP ini diproyeksikan terus berlanjut hingga November 2026. Nantinya ditutup oleh penandatanganan kerja sama antara Pemkab Lombok Timur dengan Pemerintah Pusat. (Inda)
