Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menegaskan, fenomena panic buying dalam beberapa pekan terakhir menjadi penyebab utama masyarakat kesulitan memperoleh elpiji tiga kilogram.
Selain faktor psikologis, tim satgas juga menemukan praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran, yakni elpiji bersubsidi digunakan oleh pelaku usaha yang tidak berhak.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menegaskan, saat ini masih banyak sektor industri yang menggunakan gas subsidi untuk masyarakat kurang mampu.
“Masih banyak yang tidak boleh pakai ternyata pakai elpiji 3 kilo ini. Padahal sudah jelas pada tabung bahwa gas tersebut untuk masyarakat miskin,” katanya pada Senin, 13 April 2026.
Kontradiksi Pertumbuhan Ekonomi
Haerul Warisin juga mengatakan, isu-isu yang tidak benar tentang tersendatnya pasokan semakin memperburuk situasi tersebut.
Selain itu, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang meraih peringkat dua tertinggi di NTB juga mempengaruhi peningkatan daya beli dan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan ini tidak bersamaan dengan kesadaran penggunaan sesuai peruntukan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya 1.000 kandang ayam masih menggunakan gas elpiji tiga kilogram.
Pemerintah juga menemukan sejumlah mitra dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menggunakan gas bersubsidi tersebut.
Normalisasi dan Pengawasan Ketat
Guna menekan kepanikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendesak Pertamina untuk melakukan super ekstra dropping.
Berdasarkan data dari Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB, Lombok Timur menerima distribusi harian mencapai 40.665 tabung yang berarti naik 5-6 ribu tabung dari alokasi reguler.
Salah satu agen gas di Selong mengaku kewalahan dengan daya beli masyarakat. “Agen tidak bisa berbuat banyak, Pertamina pun kewalahan. Saat ini tren masyarakat membeli sekaligus tabung dan isinya,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyebutkan tim satgas sudah melakukan operasi pasar atau inspeksi mendadak guna menstabilkan harga agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Skema fluktuatif diyakini bisa mengembalikan kondisi penyaluran kembali normal.
Solusi Jangka Panjang
Pemkab Lombok Timur berencana mengusulkan penggunaan data desil kemiskinan pada kementerian terkait untuk memutus rantai distribusi yang tidak tepat sasaran.
Haerul Warisin berharap, langkah ini bisa sebagai basis data tunggal dalam menyalurkan tabung gas melon agar masyarakat yang berhak bisa benar-benar menerimanya.
Haerul Warisin juga mengingatkan agar para agen tidak memotong jatah pangkalan. Satgas akan melakukan pengawasan ketat guna memastikan pasokan tambahan dari Pertamina tidak beralih sektor usaha non-subsidi.(*)
