Lombok Tengah (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2025, di Auditorium Djoni Kirmanto Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin, 25 Mei 2026.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Dr. Suparwadi menyerahkan secara langsung dokumen tersebut sebagai bukti daerah tersebut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Lombok Tengah meraih hal ini secara berturut-turut sebanyak 14 kali, sehingga merupakan momentum pemerintah kabupaten untuk memacu kualitas pelayanan publik.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri menyampaikan, penghargaan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
“Opini WTP ini adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.
Menjaga Integritas dan Standar Akuntansi
Keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut, merupakan bukti Pemkab Lombok Tengah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Pathul juga memastikan, seluruh proses penyusunan laporan keuangan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan sesuai aturan negara.
Selain itu, Pathul juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran perangkat daerah yang bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya mempertahankan gelar tertinggi ini selama lebih dari satu dekade bukan hal yang mudah. Tetapi hasil dari konsistensi kolektif dalam menjaga integritas birokrasi, kedisiplinan administrasi keuangan, serta menekan potensi penyimpangan anggaran seminimal mungkin.
Efektivitas Anggaran untuk Kesejahteraan
Melalui capaian ke-14 ini, Pemkab Lombok Tengah berkomitmen terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Fokus utama ke depan adalah memastikan, opini WTP di atas kertas sesuai dengan realisasi program nyata di lapangan.
Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan akan mengarah secara lebih tajam untuk mendukung program-program pembangunan daerah.
Pathul Bahri berharap, langkah ini bisa memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara percepatan akses pelayanan publik di seluruh wilayah Lombok Tengah. (Inda)
