Progres Jalan Lobar Rata-Rata Capai 60 Persen, Target Rampung Desember 2026
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menargetkan perbaikan 33 ruas jalan dan jembatan selesai pada Desember 2026. Meski demikian, progres pengerjaan secara keseluruhan saat ini baru mencapai rata-rata 60 persen.
Target tersebut mencakup penanganan sekitar 10 kilometer jalan di wilayah utara, tengah, dan selatan Lombok Barat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, sejumlah proyek masih dalam proses pengerjaan. Beberapa ruas bahkan telah mencapai progres 100 persen.
Di antaranya Jalan Terong Tawah tahap II, akses Puskesmas Labuapi, Dasan Baru, dan Banyumulek.
“Rata-rata progres pengerjaan jalan dan jembatan, baik di wilayah utara, tengah maupun selatan Lombok Barat, berkisar 60 persen,” jelas Ratnawi, Selasa, 10 November 2026.
Ia menyebut, beberapa ruas sudah rampung dan dapat masyarakat manfaatkan. Namun, sebagian pekerjaan masih menghadapi kendala material dan cuaca.
Ratnawi mengungkapkan, kelangkaan semen dan aspal sempat menghambat pengerjaan. Intensitas hujan juga mengganggu pekerjaan di sejumlah lokasi.
“Pengerjaan jalan sempat terhambat karena bahan material mengalami kelangkaan, seperti semen dan aspal. Selain itu, kondisi cuaca saat itu juga terus diguyur hujan,” tuturnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemkab Lobar untuk mengejar target penyelesaian pada akhir tahun. Terlebih, pemerintah harus memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar kualitas.
Pemkab juga perlu menjelaskan ruas mana saja yang masih tertinggal. Informasi itu penting agar masyarakat dapat mengawasi perkembangan proyek secara terbuka.
Prioritaskan Kebutuhan Warga
Sebelumnya, Wakil Bupati, Nurul Adha atau UNA menegaskan, pemerintah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran.
“Semua pelayanan masyarakat kita masukkan,” kata Nurul Adha, beberapa waktu lalu.
UNA juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menunda kebutuhan mendesak masyarakat. “Tapi saya tegaskan ke kepala OPD mana yang dibutuhkan masyarakat cepat ya harus dilaksanakan tak usah ditunda,” ujarnya.
Pesan tersebut relevan dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Perbaikan jalan dan jembatan berkaitan langsung dengan mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.
Ratnawi mengajak masyarakat melaporkan kerusakan jalan di lingkungan masing-masing. Pemerintah akan menggunakan laporan tersebut sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan berikutnya.
“Tahun depan kami sudah mempersiapkan program pembangunan jalan selanjutnya,” terangnya.
Meski begitu, rencana tahun depan tidak boleh mengaburkan target tahun ini. Pemkab perlu memastikan 33 ruas yang masuk program 2026 benar-benar selesai sesuai jadwal.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup masyarakat ukur dari target dan besarnya anggaran. Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi mereka. (*)
