Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 6.567 warga tercatat sementara sebagai calon penerima bantuan kemiskinan ekstrem dari Pemprov NTB tahun 2027.
Ribuan penerima bantuan tersebar di 37 desa dan angka ini masih belum final karena masih harus divalidasi ulang.
Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan data tersebut masih kasar. Sehingga pihaknya perlu memeriksa kembali jumlah tersebut sebelum menetapkan penerima.
“6.567, tapi ini angka masih kasar ya, belum kita lakukan proses validasi ulang. Sudah kita validasi, tapi harus ada validasi ulang,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.
Masyhuri menjelaskan, data calon penerima terhimpun dari 120 pendamping desa yang sudah ke di dinas desa. Dinas Sosial juga memverifikasi administrasi calon penerima.
Penerima tahun depan berasal dari desa yang berbeda dengan penerima tahun ini. Tahun sebelumnya bantuan menyasar 40 desa, sedangkan tahun depan menyasar 37 desa. Menurut Masyhuri, tidak ada penambahan indikator penerima bantuan.
Ia menegaskan jumlah penerima belum bisa pihaknya pastikan bertambah atau tidak. Kepastian baru ada setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) terbit.
“Angka 6.567 itu harus saya periksa lagi untuk meyakinkan bahwa itu oke. Kecuali sudah jadi DPA, baru saya bilang iya,” katanya.
Dalam rencana anggaran, Dinas Sosial sebenarnya telah mengalokasikan Rp52 miliar untuk 7.500 penerima. Namun, hasil pendataan menunjukkan jumlah penerima tidak mencapai angka tersebut.
Masyhuri mengatakan konsep program tahun depan masih sama. Meski begitu, ada sejumlah perbaikan berdasarkan pengalaman pelaksanaan tahap pertama.
“Di tahap pertama ini sudah banyak pembelajaran yang kita dapat. Tahun depan itu idenya masih sama, tapi dengan beberapa perbaikan yang kita temukan sekarang,” terangnya.
Perbaikan Penyaluran Bantuan
Perbaikan pertama menyangkut pendamping desa. Sebelumnya, pendamping kerap berasal dari tempat yang jauh dari desa dampingannya.
“Kalau kemarin pendamping desa itu kita ambil orang jauh dari desanya, sehingga mereka melakukan pendampingan itu kayak ogah-ogahan. Nah maka sekarang tahun 2026 itu perbaikannya adalah pendamping itu kita ambil dari desa setempat. Kalau enggak ada, desa paling dekat,” jelasnya.
Perbaikan kedua menyangkut data kependudukan. Saat pencairan, petugas menemukan alamat dusun di KTP penerima berbeda dengan alamat di data DTSN. Akibatnya, penerima harus membuat surat keterangan dari desa.
“Kita akan perbaikan supaya dari awal itu sudah ada perbaikannya, supaya ini enggak beda lagi,” ungkapnya.
Tahun ini bantuan dicairkan melalui APBD Perubahan. Untuk tahun 2027, Masyhuri menargetkan bantuan sudah terealisasi sebelum pertengahan tahun.
Menurutnya, pencairan tidak bisa dilakukan sejak awal tahun. DPA baru terbit pada akhir Februari, sehingga proses penyaluran baru bisa dimulai setelah itu.
“Kita targetkan nanti sebelum bulan tengah tahun sudah terealisasi,” pungkasnya. (*)
