Lombok Timur (NTBSatu) – Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur mengeluhkan berkurangnya jumlah penumpang akibat sejumlah sekolah memilih menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut siswa. Kondisi tersebut berdampak terhadap pendapatan sopir angkutan umum yang selama ini mengandalkan jasa transportasi pelajar.
Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur, H. Hulain mengatakan, penggunaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut siswa tidak hanya merugikan sopir angkutan umum, tetapi juga mengancam keselamatan anak-anak.
“Ini perilaku yang tidak baik dan harus kita ubah. Orang seharusnya menggunakan angkutan umum yang khusus untuk penumpang, bukan kendaraan terbuka atau kendaraan untuk barang. Ini membahayakan anak-anak kita yang sekolah,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Hulain meminta instansi terkait mengimbau sekolah-sekolah agar tidak menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dia juga menegaskan, persoalan kondisi kendaraan angkutan engkel tidak boleh menjadi alasan untuk beralih menggunakan kendaraan bak terbuka.
Menurutnya, pemilik kendaraan tetap harus memperhatikan kondisi fisik dan kelayakan armada. Jika kendaraan tidak memenuhi standar, pemilik harus memperbaikinya sebelum kembali beroperasi.
“Kalau memang tidak layak, jangan digunakan. Tetapi tidak boleh karena menganggap angkutan engkel tidak layak, lalu menggunakan kendaraan terbuka. Itu melanggar undang-undang,” tegasnya.
Kelembagaan Sopir Perlu Dibenahi
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Hasan Basri menilai, keluhan para sopir angkutan umum harus menjadi momentum untuk membenahi sistem transportasi, sekaligus memperkuat kelembagaan mereka.
“Sekarang ini ayo kita mulai berbenah, perkuat kelembagaan mereka,” katanya.
Dia mencontohkan sistem kelembagaan angkutan di Bali yang mengembangkan asosiasi berbasis koperasi dengan pola pengelolaan seperti layanan transportasi daring.
“Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Jangan hanya persoalan KIR yang kita persoalkan, kemudian kita persulit mereka. Kita juga harus melihat bagaimana kelembagaan mereka, apakah Organda, asosiasi sopir, atau organisasi lainnya,” katanya.
Hasan menilai, penguatan organisasi dapat membantu sopir meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk kenyamanan dan kondisi kendaraan.
Dengan begitu, mereka memiliki daya saing untuk menghadapi perkembangan layanan transportasi yang semakin kompetitif.
Dia juga meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam mendorong pembenahan tersebut. Sebab, para sopir membutuhkan dukungan agar mampu memperbaiki tata kelola usaha dan menjaga keberlangsungan mata pencaharian mereka.
“Tidak mungkin mereka melakukan pembenahan tanpa dorongan pemerintah daerah. Kalau kelembagaannya kuat dan organisasinya tertata, kenyamanan penumpang juga akan mengikuti,” katanya.
Dishub Minta Sopir Benahi Kendaraan
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, Muhammad Safwan menyambut baik aspirasi asosiasi sopir angkutan engkel.
Namun, dia juga meminta para sopir dan pemilik kendaraan memperhatikan kelayakan armada, agar mampu bersaing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kondisi kendaraan yang nyaman dan memenuhi standar menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih transportasi. Karena itu, sopir perlu melakukan pembenahan, termasuk memperbaiki kondisi fisik kendaraan.
“Kami mengimbau para sopir untuk membenahi kendaraan dan memperbaikinya senyaman mungkin. Sehingga kendaraan itu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat,” katanya.
Selain pembenahan kendaraan, Safwan mendorong asosiasi sopir melakukan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah yang membutuhkan layanan angkutan pelajar.
Dia menjelaskan, kewenangan pengawasan angkutan juga terbagi sesuai jenis dan trayek kendaraan.
“Kalau angkutan engkel itu kewenangannya ada di provinsi, sedangkan kendaraan travel di luar trayek kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan melalui BPTD,” jelasnya.
Meski tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan, Dishub Lombok Timur tetap berupaya memfasilitasi persoalan transportasi di daerah.
Terkait keluhan sopir mengenai proses uji kendaraan atau KIR, dia memastikan tidak ada prosedur yang mempersulit pemilik kendaraan.
“Tidak ada yang dipersulit. Prosesnya normal saja karena menggunakan sistem aplikasi. Hasil pengujian emisi, roda, rem, dan sebagainya langsung tercatat dan terpantau,” jelasnya.
Penindakan Terkendala PPNS
Safwan menambahkan, pengujian kendaraan tidak memungut biaya. Pemilik kendaraan wajib mengikuti uji KIR setiap enam bulan, sedangkan kendaraan baru mulai menjalani pengujian setelah satu tahun.
Dia mengungkapkan, dari sekitar 11 ribu lebih kendaraan angkutan barang dan umum yang wajib mengikuti uji KIR di Lombok Timur, jumlah kendaraan yang sudah menjalani pengujian masih di bawah 50 persen.
Namun, angka tersebut bukan berarti seluruh kendaraan yang belum menjalani pengujian tidak memenuhi standar kelayakan. Sebab, pemerintah masih perlu memeriksa kondisi masing-masing kendaraan melalui proses uji KIR.
“Kalau kendaraan sesuai standar, dia lulus dan keluar surat laik jalannya. Kalau belum memenuhi syarat, pemilik harus memperbaiki dulu, baru mengikuti pengujian kembali,” paparnya.
Safwan mengakui, Dishub Lombok Timur belum bisa melakukan penindakan secara maksimal, terhadap pelanggaran angkutan karena keterbatasan kewenangan dan belum memiliki pegawai negeri sipil dengan kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Karena itu, pihaknya berharap pada 2027 dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi PPNS untuk mendukung pengawasan dan penegakan aturan transportasi di Lombok Timur. (*)
