Sumbawa Barat (NTBSatu) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sumbawa Barat menunda pengerjaan fisik proyek pariwisata kerakyatan tahun ini. Kebijakan penundaan ini memicu sorotan tajam publik setelah proses lelang di LPSE berulang kali gagal mendapat kontraktor.
Gagalnya proses lelang beruntun tersebut memaksa dinas menyetop sementara alokasi pengerjaan fisik proyek wisata daerah. Pihak dinas berdalih sisa waktu tahun anggaran berjalan tidak lagi memungkinkan untuk memaksakan pengerjaan konstruksi.
Kepala Disparpora KSB, Nurdin Rahman, S.E. menyatakan, sejumlah perusahaan penawar gagal memenuhi kualifikasi teknis spesifikasi wisata. Pihaknya mengaku sengaja menolak penawar tidak kompeten demi menghindari risiko kerusakan hasil pengerjaan fisik bangunan.
“Ada beberapa kali tender ulang masih gagal. Penyedia di bawahnya tidak memenuhi kualifikasi teknis,” ujarnya, Minggu, 27 September 2026.
Kondisi tersebut mengonfirmasi masalah krusial mengenai kesiapan rekanan kontraktor dalam menggarap proyek infrastruktur pariwisata daerah. Pihak Dinas memperhitungkan pengerjaan fisik bangunan membutuhkan durasi waktu sedikitnya lima bulan penuh.
Sementara itu, memaksakan proses lelang di sisa waktu anggaran sekarang berpotensi besar memicu pengerjaan proyek asal-asalan di lapangan. Oleh karena itu, dinas memilih mengambil opsi menggeser seluruh skema pengerjaan proyek ke tahun mendatang.
“Kalau kita paksakan tender ulang sekarang, pelaksanaan tidak cukup waktu dan tidak efektif lagi,” ujar Nurdin.
Geser Jadwal Tender demi Kualitas Konstruksi
Saat ini, Disparpora KSB kini berkoordinasi intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menyusun skema lelang ulang. Pemerintah daerah merencanakan pembukaan proses lelang baru pada bulan Desember mendatang agar pengerjaan fisik mulai Januari.
“Sekalian saja tender Desember mendatang. Nanti pelaksanaan fisik langsung jalan mulai Januari,” tambahnya.
Di sisi lain, sembari menunggu kepastian lelang ulang akhir tahun, dinas mengalihkan fokus pada program pelatihan kelompok sadar wisata. Langkah penguatan kapasitas SDM pemuda lokal ini menjadi penyeimbang kekosongan realisasi pengerjaan fisik yang tertunda.
Dengan demikian, pemerintah daerah berharap masyarakat lokal siap mengelola destinasi wisata secara mandiri saat fasilitas fisik rampung terbangun. Konsep pariwisata kerakyatan ini menargetkan peningkatan pendapatan warga sekitar kawasan destinasi secara berkelanjutan.
“Tujuan pariwisata kerakyatan ini agar masyarakat meningkatkan pendapatan dan menjadi pelaku, bukan buruh,” pungkasnya. (*)
