Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengambil langkah tegas untuk menjaga kesehatan postur anggaran daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengumumkan kebijakan efisiensi besar-besaran. Salah satunya menyasar anggaran penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas pejabat. Pada pos ini pemangkasan mencapai Rp3 miliar hingga akhir tahun 2026.
Langkah ini sebagai respons terhadap fluktuasi harga BBM nonsubsidi yang terus membengkak. Sekaligus memastikan pengalokasian anggaran daerah secara tepat guna.
“Setelah kita hitung semuanya, efisiensi kita sampai dengan nanti Desember untuk bahan bakar itu kita bisa menghemat sekitar Rp3 miliaran. Sehingga per bulannya itu sekitar Rp260 jutaan,” ujar Alwan, kemarin.
Alwan menekankan, pemangkasan ini secara selektif. Target utama dari penghematan ini adalah kendaraan roda empat dan roda dua yang digunakan oleh jajaran pejabat dari eselon II hingga eselon IV.
Meski melakukan penghematan ketat di internal birokrasi, Sekda menjamin, sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga tidak akan tersentuh kebijakan pemotongan ini.
“Ini efisiensi untuk roda empat yang pejabat gunakan, bukan kendaraan pelayanan. Jadi kalau operasional pelayanan seperti kebersihan (LH), Perkim untuk pertamanan, kemudian listrik, itu tidak pernah kita ganggu dan tidak ada pemotongan,” tegasnya.
DPRD Minta Data Statistik yang Kuat
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, menyatakan apresiasinya. Namun memberikan catatan kritis. Ia menekankan, setiap kebijakan yang berdalih efisiensi harus ada data statistik yang kuat. Tujuannya, agar dapat pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami ingin tahu dampaknya seperti apa, karena kalau tanpa data statistik, efisiensi ini sulit dipertanggungjawabkan,” ujar Wayan.
Wayan menyoroti beberapa poin krusial, terutama perihal transparansi anggaran. Menurutnya, pemerintah harus mampu menunjukkan angka pasti berapa liter BBM yang berhasil mereka hemat setiap pekannya. Dewan juga mempertanyakan apakah hasil efisiensi ini nantinya benar-benar kembali untuk program yang menyentuh kepentingan publik.
“Efisiensi itu bagus, tapi indikatornya harus jelas. Jangan sampai ini hanya menjadi kebijakan simbolis tanpa manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat Mataram,” pungkas Wayan.
Evaluasi Sektor Lain
Selain menyasar kendaraan dinas, Pemkot Mataram juga tengah mengevaluasi efisiensi pada sektor Penerangan Jalan Umum (PJU). Saat ini, beban tagihan listrik PJU dan Pajak Jalan Lainya (PJL) mencapai sekitar Rp2,6 miliar per bulan.
Pemerintah kota kini mengandalkan sistem meterisasi dan kontrak daya untuk menekan angka tersebut agar lebih efisien di masa mendatang.
“Mudah-mudahan nanti kita cari skemanya agar ini bisa berhemat, karena kita sudah memakai kontrak daya dan beberapa sudah menggunakan sistem meterisasi. Dengan meterisasi ini, kita harap bisa menghemat lebih banyak lagi,” pungkas Alwan.
Hasil dari efisiensi jatah BBM pejabat ini rencananya akan dialihkan untuk memperkuat program-program prioritas lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. (*)
