Cegah Pinjol dan Judol, Biro Ekbang NTB Siapkan Akses Modal Usaha bagi 130 KK di Mekarsari
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperluas edukasi keuangan masyarakat melalui program Mawar Emas dan Desa Berdaya.
Kali ini, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi NTB menyasar warga Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar). Biro Ekbang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank NTB Syariah.
Melalui sosialisasi pada Rabu, 18 November 2026, pemerintah memperkenalkan akses pembiayaan usaha sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan.
Koordinator Kebijakan Perekonomian Biro Ekbang Setda Provinsi NTB, Nana Oktutiana mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat desa.
“Tujuan kegiatan kita ini adalah sosialisasi program Mawar Emas serta literasi keuangan di Desa Berdaya,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 18 November 2026.
Nana menjelaskan, Desa Mekarsari menjadi satu dari empat desa sasaran program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Tiga desa lainnya meliputi Mangkung di Lombok Tengah, Lendang Nangka di Lombok Timur, dan Buwun Mas di Lombok Barat.
“Kami dari TPAKD masuk ke empat desa yang menjadi objek Desa Berdaya. Salah satunya Desa Mekarsari di Lombok Barat,” jelasnya.
Menurut Nana, pemerintah menggabungkan program Mawar Emas dengan Desa Berdaya. Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat mengembangkan usaha melalui akses pembiayaan.
Khusus Desa Mekarsari, sebanyak 130 kepala keluarga (KK) akan menerima akses pembiayaan melalui Bank NTB Syariah.
Setiap penerima memperoleh dana sebesar Rp1 juta tanpa agunan. Namun, penerima tetap wajib mengembalikan dana tersebut secara bertahap.
“Bantuannya berupa dana sebesar Rp1 juta tanpa agunan. Masyarakat menerima bantuan itu, tetapi mereka melakukan pengembalian secara bertahap,” ungkap Nana.
Ia menjelaskan, Bank NTB Syariah menjadi lembaga penyalur pembiayaan tersebut. Masyarakat dapat mengakses layanan melalui kantor cabang pembantu setempat.
Literasi Keuangan NTB Masih Rendah
Selain memperkenalkan akses modal, pemerintah juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan.
Nana menyebut tingkat literasi keuangan NTB masih berada di angka 64 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93 persen.
“Kalau inklusi keuangan itu ketersediaan akses keuangan. Kita sudah mencapai 93 persen, tetapi literasi keuangan masih 64 persen,” katanya.
Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan masyarakat sudah memiliki akses keuangan. Namun, sebagian masih membutuhkan pengetahuan untuk menggunakan layanan tersebut secara tepat.
“Menurut kami, pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan akses keuangan yang baik masih kurang,” ujarnya.
Nana menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama karena persoalan pinjaman online (pinjol) masih menjadi tantangan di NTB.
“Masyarakat bisa ikut pinjol, tetapi setelah itu mungkin tidak membayar. Ada juga yang menganggap bantuan sebagai pemberian sehingga tidak perlu dikembalikan,” jelasnya.
Karena itu, sosialisasi turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Materinya mencakup pengelolaan keuangan serta kewaspadaan terhadap pinjol ilegal dan judi online (judol).
Masyarakat Antusias
Kepala Dusun Ranjok Timur, Suhaidi, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi itu menjawab kebutuhan warga yang mengharapkan perubahan ekonomi.
“Kalau saya lihat, respons warga sangat memuaskan. Ini memang harapan masyarakat sejak dulu agar ekonomi mereka bisa berubah dan menjadi lebih baik,” katanya kepada NTBSatu setelah kegiatan.
Suhaidi menyebut sekitar lima warga di dusunnya tercatat sebagai penerima manfaat program OJK. Sementara itu, program Desa Berdaya menyasar lima kepala keluarga di setiap dusun.
Ia juga menilai materi tentang pinjol dan judol penting bagi masyarakat. Menurutnya, warga perlu memahami risiko sebelum menggunakan layanan keuangan.
“Dalam sosialisasi ini juga ada materi untuk menghindari pinjol dan judol. Saya melihat warga mulai memahami bahayanya dan tidak ingin lagi terjerumus,” pungkasnya. (*)




