Sumbawa Besar (NTBSatu) — Wakil Bupati Sumbawa, Drs, Mohamad Ansori, mendesak percepatan penyelesaian persoalan lahan dalam program pembangunan 165 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang hingga April 2026 dinilai masih berjalan lambat dan belum sesuai target.
Wabup Ansori mengakui capaian pembangunan masih jauh dari harapan. Dari total 165 titik yang direncanakan, baru dua lokasi yang rampung 100 persen, yakni di Desa Pukat dan Labuhan Bajo, Kecamatan Utan. Sementara sebagian besar lainnya masih berkutat pada tahapan pembangunan hingga persoalan lahan.
“Kalau melihat data yang ada, progresnya memang masih rendah. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ujar Wabup Ansori, Senin 27 April 2026.
Ia menegaskan, keberadaan KDMP merupakan program strategis untuk memperkuat ekonomi desa, sehingga tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
“KDMP ini bukan sekadar bangunan, tapi instrumen ekonomi masyarakat. Karena itu, percepatannya harus betul-betul dikawal,” tegasnya.
Wabup Ansori secara khusus menyoroti persoalan lahan yang hingga kini masih menjadi kendala utama. Tercatat, puluhan titik belum memiliki lahan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian status kepemilikan.
“Jangan sampai setelah dibangun, justru muncul masalah hukum. Lahan harus clear and clean sejak awal,” katanya.
Ia mengingatkan agar pemerintah desa dan kelurahan lebih proaktif dalam memastikan legalitas lahan sebelum pembangunan dilakukan, guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
“Kepala desa dan lurah harus turun langsung, jangan hanya menunggu. Pastikan semua proses berjalan, termasuk administrasi lahannya,” tandasnya.
Selain itu, Wabup Ansori juga meminta agar koordinasi lintas sektor diperkuat, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah terkait, agar seluruh hambatan bisa segera diurai.
“Ini kerja bersama. Kalau tidak ada sinergi, target ini akan sulit tercapai,” ujarnya.
Ia juga menekankan, percepatan pembangunan KDMP harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak ingin program ini berlarut-larut. Tujuannya jelas, untuk masyarakat. Jadi harus dipercepat,” pungkasnya. (*)
