Mataram (NTBSatu) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat krisis air bersih kini mengancam 900 ribu warga.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin mengatakan, delapan dari 10 kabupaten/kota di NTB mengalami kekeringan. Pemerintah daerah menetapkan enam kabupaten/kota berstatus Siaga Darurat, sedangkan dua kabupaten/kota lainnya memegang status Tanggap Darurat.
“Kami terus memenuhi kebutuhan air warga. Kebanyakan daerah mengajukan bantuan pasokan air bersih, dan kami menyesuaikan dengan permintaan tersebut,” ujarnya, Jumat 11 September 2026.
Ia merincikan, Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Timur, serta Lombok bagian selatan menanggung dampak kekeringan terparah. Sebaliknya, Kota Mataram dan Kota Bima berada di posisi aman karena menyimpan cadangan air tanah yang dangkal.
“Warga Mataram atau Kota Bima cukup mengebor 10–15 meter untuk mendapatkan air. Sebaliknya, warga di daerah terdampak harus mengebor hingga ratusan meter, sehingga biaya dan teknisnya sulit mereka jangkau,” tambahnya.
Untuk merespons krisis ini, Sadimin menegaskan BPBD NTB menggandeng berbagai instansi, lembaga sosial, hingga pihak swasta dalam mendistribusikan air bersih ke titik-titik krisis.
“Petugas di lapangan telah menyalurkan lebih dari 400.000 liter air bersih. Kami juga melibatkan pengusaha swasta seperti Alfamart, Indomaret, BWS, Palang Merah, hingga Polda NTB,” tambahnya.
Guna memperkuat distribusi, Sadimin menyebut Pemprov NTB mengusulkan tambahan 200 tangki air bersih. Pemerintah membagi alokasi tersebut secara merata, 100 tangki untuk Pulau Lombok dan 100 tangki untuk Pulau Sumbawa.
Sementara untuk solusi jangka panjang, Sadimin menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan bantuan pembuatan sumur bor langsung ke pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya Kabupaten Sumbawa, mengantongi alokasi 10 titik sumur bor dari BNPB.
Karhutla Hanguskan 17,4 Ribu Hektar Lahan
Musim kemarau panjang tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah NTB.
Data resmi BPBD NTB periode Januari–Juli 2026 menunjukkan karhutla telah menghanguskan lahan seluas 17.406,47 hektar. Sadimin memperkirakan angka ini terus melonjak hingga menyentuh 19.000 hektar pada periode berikutnya.
Kabupaten Bima mencetak rekor angka kebakaran tertinggi di NTB setelah api melalap 11.428,91 hektar lahan. Kebakaran juga meluas ke Kabupaten Sumbawa seluas 3.505,21 hektar dan Kabupaten Dompu seluas 1.121,43 hektar.
Sadimin mengatakan salah satu ulah manusia sebagai pemicu utama bencana kebakaran ini.
“Aktivitas warga yang membakar lahan untuk persiapan tanam memicu sekitar 90 persen kebakaran. Padahal kami terus menyampaikan imbauan,” tegasnya.
Meski demikian, Sadimin optimistis puncak kemarau yang diprakirakan BMKG terjadi pada Agustus–September akan segera melandai, seiring hujan lokal yang mulai mengguyur sejumlah wilayah di NTB. (Japriani)
