Mataram (NTBSatu) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengubah orientasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026. Ajang yang selama ini identik dengan perebutan medali, kini jadi laboratorium besar untuk menguji kesiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi mengatakan, seluruh desain penyelenggaraan Porprov tahun ini sengaja mengadopsi standar yang akan NTB akan terapkan pada PON 2028. Menurutnya, bukan hanya atlet yang harus siap, tetapi juga panitia, pengurus cabang olahraga, pemerintah daerah hingga perangkat pertandingan.
“Kita menghadapi PON 2028. Jadi seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kita sesuaikan dengan parameter PON. Harapannya semua pihak sudah terbiasa ketika nanti menjadi tuan rumah,” kata Mori dalam Konferensi Pers Porprov ke-XII NTB 2026 di Hotel Grand Madani.
Salah satu perubahan paling mencolok adalah sistem administrasi pertandingan. Untuk pertama kalinya, seluruh proses pendaftaran atlet pelaksanaannya secara daring melalui aplikasi khusus. Langkah tersebut sengaja KONI terapkan lebih awal karena sistem serupa akan mereka gunakan pada penyelenggaraan PON 2028.
“Kami tidak lagi menerima pendaftaran manual. Semua sudah menggunakan sistem online supaya nanti tidak kaget ketika PON berlangsung,” ujar Anggota Komisi V DPR RI tersebut.
Porprov NTB 2026 secara resmi berlangsung pada 16-26 Juli. Namun, sejumlah cabang olahraga telah memulai pertandingan sejak 12 Juli, seperti aerosport, sepak takraw, sepak bola hingga gateball.
51 Cabang Olahraga Jadi Arena Seleksi PON
Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Porprov kali ini mempertandingkan 51 cabang olahraga. Jumlah tersebut sengaja KONI perbanyak untuk memberi ruang kepada cabang olahraga baru yang proyeksinya akan tampil pada PON 2028.
Menurut Mori, beberapa cabang olahraga bahkan belum pernah tampil di Porprov, tetapi tetap punya kesempatan agar mulai membangun pengalaman kompetisi. “Dengan begitu mereka tidak terlalu kaget ketika nanti tampil di PON,” jelas politisi partai Nasdem tersebut.
Dari total tersebut, terdapat tiga cabang olahraga yang masih berstatus Sport Exhibition Competition (SEC) sehingga belum memperebutkan medali resmi karena masih harus memenuhi persyaratan organisasi nasional.
Porprov kali ini melibatkan 4.860 atlet, 1.088 ofisial, 519 wasit dan juri, serta sekitar 758 perangkat pertandingan. Seluruh pertandingan tersebar di enam daerah, yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa.
Awalnya, KONI berharap seluruh kabupaten/kota di NTB dapat menjadi tuan rumah pertandingan. Namun, keterbatasan fiskal membuat sebagian daerah memilih tidak menjadi lokasi pelaksanaan.
“Situasi fiskal membuat beberapa daerah mundur sehingga pertandingan belum bisa tersebar ke seluruh kabupaten/kota,” katanya.
Sponsor Tutup Kekurangan Anggaran
Di tengah tekanan efisiensi anggaran pemerintah, KONI NTB justru menerapkan pola pembiayaan yang berbeda. Total kebutuhan anggaran Porprov mencapai sekitar Rp14 miliar. Dari jumlah tersebut, APBD hanya menanggung sekitar Rp8,8 miliar. Sisanya dipenuhi melalui dukungan berbagai sponsor.
PT Amman Mineral Indonesia menyumbang Rp1 miliar, sementara PT Bank NTB Syariah memberikan dukungan Rp500 juta. Selain dana tunai, sejumlah perusahaan juga memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas. Damri, misalnya, menyediakan lebih dari belasan unit bus untuk mobilisasi atlet dan ofisial.
“Banyak pihak membantu. Ada yang memberi kendaraan, fasilitas media center, sampai dukungan pertunjukan pembukaan. Semua itu membuat biaya penyelenggaraan jauh lebih efisien,” ujar Mori.
Ia menegaskan, seluruh pembiayaan transparan agar tidak terjadi pembiayaan ganda dari APBD maupun sponsor. “Kami profesional. Semua pembiayaan kami pisahkan dengan jelas sehingga tidak ada double cost,” tegasnya.
KONI Ubah Skema Konsumsi
Selain sistem administrasi, KONI juga mengubah pola pelayanan kepada kontingen. Jika sebelumnya konsumsi ditangani panitia, kini anggaran makan mereka serahkan langsung kepada masing-masing kontingen kabupaten/kota.
Menurut Mori, kebijakan tersebut lahir dari evaluasi berbagai penyelenggaraan sebelumnya yang kerap memunculkan persoalan keterlambatan distribusi makanan hingga keluhan kualitas konsumsi.
“Kami hanya menangani akomodasi hotel. Untuk konsumsi kami serahkan kepada masing-masing daerah agar lebih fleksibel. Kita akan gunakan skema itu jadi referensi tahun ke depannya,” tandasnya. (*)
