Banjir Bayangi Bima dan Dompu, Anggaran dan Mitigasi Jadi Tantangan
Bima NTBSatu – Ancaman bencana hidrometeorologi membayangi Kabupaten Bima dan Dompu seiring peralihan musim kemarau panjang menuju musim hujan 2026/2027.
Kedua daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mulai memperkuat kesiapsiagaan untuk mengantisipasi banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.
Selain faktor cuaca, riwayat banjir yang berulang membuat pemerintah daerah perlu meningkatkan langkah mitigasi. Koordinasi lintas sektor, normalisasi sungai, hingga kesiapan sarana dan anggaran menjadi bagian dari upaya menghadapi potensi bencana.
Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muhtajun mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, serta pemerintah kecamatan dan desa untuk memetakan wilayah rawan bencana.
“Kami terus melakukan koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan banjir maupun longsor dan kemungkinan tidak jauh dari tahun sebelumnya,” kata Wan Muhtajun kepada NTBSatu, Sabtu 21 November 2026.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Desa Sori Tatanga, Doro Peti, Kecamatan Pekat, Desa Mbuju, Lasi Kecamatan Kilo, Kecamatan Woja, Pajo, Hu’u hingga wilayah ibu kota Dompu.
Dompu Siapkan Anggaran dan Perkuat Mitigasi
Untuk mengurangi risiko banjir, BPBD Dompu mengajak seluruh OPD serta pemerintah kecamatan dan desa melakukan normalisasi sungai dan saluran drainase. Pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus serta sarana pendukung mitigasi bencana.
“Untu mengatasi banjir, kami mengajak seluruh OPD, pemerintah kecamatan, desa untuk melakukan normalisasi sungai, drainase dan lainnya,” ungkapnya.
“Iya ada anggaran khusus yang disiapkan untuk menangani banjir,” tegasnya.
Wan Muhtajun juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia meminta warga meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan serta tidak mudah mempercayai informasi bencana yang belum terverifikasi.
“Jangan mudah percaya dengan informasi hoaks. Kami meminta kepada masyarakat agar melaporkan kepada pemerintah desa, camat, BPBD dan lainnya,” terangnya.
Kabupaten Bima Hadapi Tantangan Anggaran
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muis mengatakan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama OPD, TNI dan Polri untuk menghadapi musim hujan.
“Setelah cuaca panas ekstrem, saat ini kita memasuki musim hujan. Tentu kita menghadapi tantangan bencana alam,” kata Abdul Muis.
BPBD bersama OPD terkait juga melakukan normalisasi sungai dan membersihkan saluran drainase agar aliran air tetap lancar. Pemerintah turut menyiapkan sarana pendukung seperti tenda dan kendaraan untuk kebutuhan penanganan darurat.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian meliputi Kecamatan Sanggar, Madapangga, Woha, Wera, Ambalawi, Bolo dan Palibelo.
“Daerah ini menjadi atensi serius kami. Dan kami rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah camat, desa untuk menangani persoalan banjir,” cetusnya.
Berbeda dengan Dompu, BPBD Kabupaten Bima mengakui belum memiliki anggaran khusus untuk penanganan banjir. Pemerintah baru menyiapkan bantuan ketika bencana menimbulkan kerusakan rumah atau fasilitas umum melalui OPD terkait.
“Kami tak punya anggaran khusus. Nanti akan ada anggaran kalau dampak parah, itu pun yang rusak rumah, fasilitas umum,” terangnya.
BPBD Bima pun mengajak masyarakat segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana kepada pemerintah desa, camat, kepolisian atau BPBD agar penanganan dapat berlangsung lebih cepat. (MSR)




