-
Pemerintahan
Pemprov NTB Tidak Satu Suara soal 12 Paket Proyek Terancam Batal Dikerjakan
Mataram (NTBSatu) – Data Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi NTB, sebanyak 12 paket proyek senilai Rp20,5 miliar…
Read More » -
Pemerintahan
1.166 Desa di NTB akan Dapat Kucuran Rp300-Rp500 Juta
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 1.166 desa di NTB menjadi sasaran program Desa Berdaya, salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil…
Read More » -
Pendidikan
Gubernur Iqbal Temukan Banyak Data Dapodik Tidak Akurat
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal masih menemukan data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di sejumlah sekolah tidak…
Read More » -
Pemerintahan
55 Honorer Pemprov NTB Gagal Jadi PPPK Paruh Waktu
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 55 tenaga honorer Pemprov NTB, gagal menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Padahal…
Read More » -
Pemerintahan
Pemprov NTB Belum Selesaikan Temuan BPK
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB belum menyelesaikan sejumlah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)…
Read More » -
BREAKING NEWS
12 Paket Proyek Rp20,5 Miliar Pemprov NTB Batal Dikerjakan
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 12 paket proyek senilai Rp20,5 miliar yang dianggarkan Pemprov NTB pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…
Read More » -
Pendidikan
Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp250 Miliar Bangun Sekolah Rakyat di NTB
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat akan membangun Sekolah Rakyat baru di Gumantar, Lombok Utara, Provinsi NTB. Pembangunannya di atas lahan…
Read More » -
Politik
Beda Pendapat Pimpinan dan Banggar DPRD NTB soal BTT
Mataram (NTBSatu) – Wakil Ketua III DPRD NTB, Muzihir dan Anggota Badan Anggaran (Banggar), Raihan Anwar memberikan penjelasan terhadap polemik…
Read More » -
Pemerintahan
Revisi Perda Retribusi Belum Rampung, Pendataan Aset Jadi Kendala
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB masih menggodok revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
Read More » -
Pemerintahan
Nasib 518 Honorer Belum Jelas, Pemprov NTB Lobi Pemerintah Pusat Cari Alternatif
Mataram (NTBSatu) – Nasib 518 tenaga honorer Pemprov NTB yang tidak bisa menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh…
Read More »
