AdvertorialBapedda

Pemprov NTB Dorong Perempuan Jadi Agen Perdamaian Desa melalui Program Desa Berdaya

Mataram (NTBSatu) – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mendorong pelibatan aktif perempuan sebagai agen perdamaian. Selain itu, perempuan juga berperan penting dalam mendeteksi dini konflik sosial di tingkat desa.

Dalam kesempatan itu, Indah membagikan pengalamannya saat meredam berbagai konflik masyarakat melalui peran strategis kaum perempuan.

Indah menyampaikan gagasan tersebut saat menjadi narasumber dalam Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Polda NTB Tahun Anggaran 2026. Acara ini berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Selasa, 17 November 2026.

Menurutnya, perempuan memiliki kepekaan, pengetahuan, serta kedekatan emosional dengan lingkungan keluarga maupun komunitas. Oleh karena itu, modal sosial ini menjadikan mereka kekuatan utama untuk mencegah gesekan sosial sejak dini sebelum membesar.

Keberhasilan Program Laribu di Bima

Selanjutnya, Indah mencontohkan keberhasilan pemerintah daerah saat menangani persoalan konflik di Kabupaten Bima. Kala itu, pemerintah melibatkan kaum perempuan melalui program Laribu. Hasilnya, program tersebut sukses mengurai ketegangan dan menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Dalam setiap program yang kami lakukan, kami lebih mengutamakan peran perempuan untuk mendeteksi lebih awal berbagai permasalahan yang ada. Salah satunya melalui keberadaan kader Posyandu di masing-masing desa,” ujarnya, Selasa, 17 November 2026.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemprov NTB mengadopsi pendekatan serupa dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya.

Secara khusus, pemerintah daerah mendorong penguatan pemberdayaan perempuan agar tidak sekadar berfokus pada sektor ekonomi. Sebaliknya, perempuan juga harus merambah ke ruang pengambilan keputusan di desa.

Dengan demikian, pemerintah desa dapat mencegah berbagai ancaman sosial dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam musyawarah desa dan wadah perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ancaman tersebut mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak. Bahkan, hal ini juga meliputi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga penyalahgunaan narkoba.

“Kita semua bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Kita hadir untuk saling melengkapi berbagai kekurangan dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait