Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB memperkuat program NTB Lestari Berkelanjutan.
Kolaborasi ini menitikberatkan perencanaan dan penganggaran sektor kehutanan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) DLHK NTB, Hakim mengatakan, pihaknya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai tahapan awal perencanaan program kehutanan.
Selanjutnya, DLHK mengusulkan rencana tersebut kepada Bappeda NTB untuk membahas kebutuhan serta alokasi anggaran.
“Jadi kita merencanakan di sini, kemudian kita susun di bagian program, nanti bisa diajukan ke Bappeda,” kata Hakim kepada NTBSatu, Selasa, 3 November 2026.
Hakim menjelaskan, pembahasan anggaran bersama Bappeda mencakup pembagian dana untuk setiap bidang serta delapan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Pemerintah menyesuaikan alokasi tersebut dengan kebutuhan masing-masing unit, terutama untuk mendukung pengawasan kawasan hutan pada tingkat tapak.
Menurutnya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus mencegah berbagai tindak pelanggaran kehutanan. Ancaman tersebut meliputi perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pembalakan liar atau illegal logging.
Pemprov NTB memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap kawasan hutan seluas sekitar 1,066 juta hektare atau 54 persen dari total wilayah daratan. Luas kawasan tersebut menuntut dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas operasional yang memadai.
Namun, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana masih menjadi tantangan bagi petugas saat menjalankan pengawasan. Hakim berharap pemerintah dapat meningkatkan dukungan anggaran sekaligus memperbarui fasilitas operasional, khususnya kendaraan bagi petugas KPH.
Perkuat Program NTB Lestari Berkelanjutan
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan, penguatan fungsi hutan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah.
Pemerintah memasukkan komitmen tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029 melalui program unggulan kedelapan, yakni NTB Lestari Berkelanjutan.
Program ini mendorong pembangunan berwawasan lingkungan melalui penguatan sektor kehutanan dan pelestarian kawasan pesisir. Pemerintah juga menyasar peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana serta pengembangan energi ramah lingkungan.
“Pemerintah memandang hutan sebagai aset sekaligus modal pembangunan karena memiliki fungsi ekologis yang penting,” tambahnya.
Nelly menjelaskan, hutan memiliki fungsi ekologis yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Selain menghasilkan oksigen, hutan menyerap karbon dioksida dan menjaga siklus air agar tetap berlangsung secara alami.
Melalui NTB Lestari Berkelanjutan, Pemprov NTB menargetkan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Sejumlah sasaran utama mencakup pelestarian hutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, serta pengembangan energi baru terbarukan.
Pemerintah juga mendorong penguatan mitigasi bencana dan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan alam.
Nelly berharap masyarakat turut mengambil peran dalam mendukung komitmen pemerintah. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai melalui kebiasaan menjaga kelestarian hutan dan kebersihan lingkungan sekitar.
“Oleh karena itu, kita (Pemprov) sangat berharap kerja sama seluruh masyarakat NTB agar mulai menjaga dan peduli terhadap lingkungan sekitar,” tutupnya. (*)
