Mataram (NTBSatu) – DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB, Minggu malam, 26 Juli 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan pengurus, kader, aktivis mahasiswa, akademisi, budayawan, hingga masyarakat sebagai ruang refleksi untuk menjaga ingatan kolektif terhadap perjalanan demokrasi Indonesia.
Peringatan itu mengangkat kembali Peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 27 Juli 1996 saat penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Panitia juga menghadirkan foto-foto dokumentasi yang menggambarkan bentrokan dan perjuangan para aktivis demokrasi sehingga peserta dapat memahami perjalanan panjang lahirnya demokrasi Indonesia.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat menegaskan, Kudatuli tidak hanya berkaitan dengan penyerbuan kantor partai, tetapi merupakan puncak dari dinamika politik pada masa Orde Baru.
“Kita berkhidmat memperingati Kudatuli. Kudatuli tidak serta-merta hanya penyerbuan kantor. Peristiwa itu didahului sejarah yang panjang. Dan saya mengikuti seluruh proses serta rentetannya,” ujar Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Ingatkan Perjuangan Demokrasi
Rachmat mengulas perjalanan politik mulai Kongres IV PDI di Medan pada 1993, Kongres Luar Biasa Surabaya yang mengukuhkan Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto, hingga Kongres Luar Biasa Medan yang menurutnya menjadi awal konflik politik nasional.
Menurutnya, tekanan politik tidak hanya terjadi di Jakarta. Kader PDI pada berbagai daerah, termasuk Lombok Timur, juga menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Ia mengenang keberhasilan PDI meraih enam kursi DPRD Lombok Timur, tetapi hak untuk menduduki kursi pimpinan dewan justru tidak mereka peroleh.
Meski menghadapi tekanan, kader PDI tetap menyuarakan sikap politik melalui minderheid nota dalam berbagai pembahasan DPRD.
“Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut,” ucap Rachmat.
Ia kembali mengingatkan bahwa demokrasi lahir melalui perjuangan yang tidak ringan. “Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa,” katanya.
Serukan Penuntasan Kasus Kudatuli
Suasana refleksi berlanjut melalui pemutaran video dokumenter Kudatuli. Budayawan Kongso Sukoco kemudian tampil membawakan monolog satir yang menyoroti belum tuntasnya proses hukum atas peristiwa tersebut.
“Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya,” katanya.
Kongso juga menyampaikan kritik melalui kalimat, “Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar.”
Pandangan lain datang dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (Unram), Lalu Saepudin Gayep. Ia menilai, Kudatuli merupakan bagian dari perjuangan masyarakat sipil menghadapi kekuasaan yang represif.
“Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB I Made Slamet turut membagikan pengalaman saat menghadapi tindakan represif pada masa Orde Baru. Menurutnya, perjuangan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
“Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang,” ucapnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB, Hakam Ali Niazi menegaskan, peringatan tiga dekade Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga mengajak masyarakat terus menjaga nilai demokrasi, kebebasan, keadilan, serta mendorong penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu.
“Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang mengemuka dalam forum seperti ini tetap sama. Demokrasi harus terus dirawat, sementara penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai,” ucapnya. (*)
