Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menunjukkan komitmennya untuk mengawal transisi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Pemerintah juga menekankan pentingnya integritas birokrasi, di samping penguatan status kepegawaian dengan menutup ruang bagi praktik pungutan liar di lingkup kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengatakan, akan membicarakan nasib para PPPK Paruh Waktu ke pusat. Ia menyampaikan hal tersebut saat di Gedung Serbaguna Dasan Lekong pada Senin, 30 Maret 2025.
“Kita tidak bisa bicara hanya lewat surat saja. Saya akan temui langsung Kepala BKN untuk mendiskusikan nasib adik-adik,” katanya dalam keterangan tertulis pada Senin, 30 Maret 2026.
Pernyataan tersebut menjadi tanggapan atas aspirasi PPPK Paruh Waktu yang mengharapkan kepastian status dan karir di masa depan.
Menurut Hairul Warisin alias Haji Iron, koordinasi dengan BKN melalui surat tidak bisa menyelesaikan kompleksitas penataan pegawai di daerah.
Jadi, ia berkomitmen untuk menemui Kepala BKN secara langsung. Hal ini guna mencari jalan keluar secara teknis untuk ribuan tenaga honorer yang kini berstatus sebagai PPPK Paruh Waktu.
Isu Praktek Pungli Jabatan
Selain isu status kepegawaian, Haji Iron juga menyoroti masalah klasik dalam lingkup birokrasi yakni praktek pungutan liar (pungli).
Ia secara tegas mengingatkan agar seluruh jajaran dalam proses administrasi kepegawaian termasuk kenaikan pangkat, mutasi, hingga pengurusan sertifikasi, tidak boleh ada biaya tambahan.
“Hak pegawai tidak boleh ‘dibeli’. Kita harus menjaga integritas birokrasi agar benar-benar bersih dan melayani,” lanjutnya.
Ungkapan ini untuk menciptakan ekosistem kerja Pemkab Lombok Timur yang transparan, yang menjadikan prestasi dan dedikasi sebagai barometer kenaikan karir.
Pemkab Lombok Timur mengambil kebijakan tersebut dengan menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan kesejahteraan internal pegawai dengan target pembangunan makro daerah.
Dengan adanya kepastian status kerja dan birokrasi yang bersih, Haerul berharap bisa membuat pelayanan publik di Lombok Timur dapat berjalan secara optimal.(*)
