Lombok Timur (NTBSatu) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur mulai menyiapkan strategi pengawasan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Bawaslu Lombok Timur, Suaidi Mahsun, mengatakan pengawasan ekstra terutama dilakukan di wilayah-wilayah rawan terjadi pelanggaran, dengan merunut hasil pengawasan pada Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mahsun menyebut, jika merunut hasil Pemilu, terdapat tiga kecamatan dengan potensi kerawanan pelanggaran terbesar di Lombok Timur yaitu Kecamatan Jerowaru, Suralaga, dan Selong.
“Kalau dilihat di Pemilu kemarin, dari sisi penanganan pelanggarannya, ya paling Jerowaru lah. Termasuk wilayah-wilayah lain yang menjadi basis politik separate yaitu Suralaga dan Selong,” kata Mahsun, Kamis, 2 Mei 2024.
Terkait data rinci tingkat kerawanan pelanggaran di Lombok Timur, ungkap Mahsun, pihaknya belum bisa memetakan secara utuh. Di mana pihaknya masih menunggu pembahasan penentuan indeks kerawanan yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah, hingga kejaksaan.
Berita Terkini:
- Banjir Bandang Terjang Pulau Sumbawa, Nestapa di Ujung Tahun 2024
- Penetapan NTB sebagai Tuan Rumah PON 2028 Masih Tunggu SK Kemenpora
- Kabid SMK Terjaring OTT Seret Nama Kadis Dikbud NTB
- Siswi SMAN 1 Mataram Bawa Tim Hockey Indonesia Juara Asia
- Banjir di Pulau Sumbawa, 4.850 KK Terdampak dan 316 Ekor Hewan Ternak Hanyut
“Kita menunggu terbentuknya Panwascam dulu, kemudian kita bentuk kegiatan untuk bersama-sama menyusun peta kerawanan Pilkada ini,” ucapnya.
Kemudian untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dan konflik pada Pilkada mendatang, pihaknya mengaku telah merumuskan strategi pencegahan melalui sosialisasi intensif dan pendekatan persuasif.
“Jadi dengan pendekatan-pendekatan persuasif. Misalnya dengan memperbanyak sosialisasi. Mungkin perlu juga pendekatan kepada ormas, tokoh, dan segala macamnya,” ungkapnya. (MKR)