Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat menggelar lokakarya Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026. Kegiatan strategis ini melibatkan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat.
Seluruh kepala desa, lurah, dan perangkat daerah menghadiri acara penting tersebut. Pertemuan ini berlangsung di Aula Paserang Lantai III Gedung Graha Praja Setda KSB, Rabu, 24 Juni 2026.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., membuka secara resmi agenda evaluasi berkala tersebut. Ia meminta seluruh aparatur desa mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
“Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana desa sehingga pemerintah desa memerlukan evaluasi secara berkala,” ujar Bupati Amar, Rabu, 24 Juni 2026.
Bupati Amar juga mengingatkan aparatur desa agar berorientasi pada hasil nyata yang terukur. Pemerintah desa wajib mematuhi seluruh regulasi yang berlaku dalam pemanfaatan anggaran.
“Pengelolaan dana desa tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada hasil melalui output dan outcome jelas,” tambahnya.
Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari Komite IV DPD RI dan Kementerian Keuangan RI. Perwakilan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat juga membagikan materi seputar pencegahan pelanggaran hukum.
Bupati Amar mengapresiasi kontribusi nyata BPKP NTB dalam mengawal pembangunan daerah. Kegiatan ini efektif meningkatkan kapasitas aparatur dalam mewujudkan tata kelola yang transparan.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP NTB, Tri Gunawan menjelaskan, tujuan utama lokakarya. Pihaknya ingin mendorong kemandirian ekonomi desa di wilayah NTB.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa serta memetakan potensi lokal menjadi usaha ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tri Gunawan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, drh. Hairul, M.M., turut menghadiri acara dari awal hingga selesai beserta jajaran pejabat daerah lainnya. (*)
