Kota Bima (NTBSatu) – Sejarawan Bima, Fahrurizki mengkritik keras kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terkait implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ia menilai, program kerja dinas terkait yang menyasar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) masih sangat stagnan dan kehilangan gaung yang signifikan.
Fahrurizki menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap aspek-aspek krusial kebudayaan, seperti pengetahuan tradisional, adat-istiadat, ritus, dan seni tradisional Bima.
“Saya lihat tidak ada gaungan yang signifikan. Terutama OPK pengetahuan tradisional, adat-istiadat, ritus dan seni lainnya. Sangat stagnan,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 18 Mei 2026.
Menurutnya, dinas terkait terjebak dalam pemaknaan kebudayaan yang sempit.
“Dinas terkait hanya memahami kebudayaan itu sekedar selebrasi budaya terutama rimpu. Padahal Bima sangat kaya mengenai kearifan lokal,” Imbuhnya.
Peradaban Bima memiliki warisan yang sangat melimpah dengan berbagai atribut budaya yang bernilai tinggi. Namun, kekayaan tersebut tidak diimbangi dengan langkah progresif dari pemerintah daerah.
Fahrurizki mengaku ikut menyusun Peraturan Daerah (Perda) Kebudayaan Kota Bima. Namun, regulasi tersebut kini seperti macan kertas.
“Dua tahun yang lalu kebetulan saya terlibat membuat Perda Kebudayaan Kota Bima. Namun sayangnya Perda itu tidak berjalan dengan benar,” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah kurang progresif dalam hal pemajuan budaya. Hal ini memicu kekhawatiran akan hilangnya identitas sejarah Bima yang kaya.
Ia pun mendesak pemerintah tidak hanya memanfaatkan budaya sebagai komoditas seremonial tahunan semata. “Pemerintah Kota Bima kurang progresif soal UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” ucapnya.
Sejarawan Bima menanti langkah konkret dari pemerintah daerah agar pemajuan kebudayaan tidak hanya berhenti pada seremonial tahunan. Melainkan menyentuh akar pelestarian kearifan lokal Bima yang sesungguhnya.
Hidupkan Kembali Bulan Citra Budaya dan Duta Wisata
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bima, Sukarno mengakui, beberapa program yang sempat terhenti.
Namun, pihaknya sedang mempertimbangkan formula baru untuk menghidupkan kembali gairah kebudayaan tersebut.
“Kita pertimbangkan untuk hidupkan kembali dengan cara ya kita diskusi dulu. Saya kira itu bagus ya, jadi ada Bulan Citra Budaya. Kita mengaktualisasikan pada bulan itu apa saja yang berkaitan dengan kebudayaan,” bebernya.
Terkait keterlibatan generasi muda, Sukarno menjelaskan, fokus pemerintah saat ini beralih ke sektor pemberdayaan sanggar seni yang terisi oleh anak-anak muda. Meskipun ada beberapa penyesuaian anggaran pada tahun ini.
“Tahun ini hampir nggak ada ya khusus untuk itu (Duta Wisata), tapi kita lebih ke pemberdayaan pada sanggar seni. Dulu ada ya pemberian alat-alat kesenian tuh kita punya, tapi tahun ini juga kita belum anggarkan. Sanggar-sanggar seni kita berikan rebana, kasidah, gendang, dan seterusnya,” jelasnya. (*)
