Sumbawa Besar (NTBSatu) – Polemik lahan yang sempat menghambat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Hilirisasi Ayam Terintegrasi senilai Rp1,2 hingga Rp1,7 triliun akhirnya mendapat kejelasan.
Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot menegaskan, proyek yang digarap BUMN PT Berdikari tersebut tetap akan dibangun di Kabupaten Sumbawa. Meskipun kini skemanya berbagi kawasan pengembangan dengan Kabupaten Bima.
Kepastian itu ia sampaikan menyusul belum tuntasnya proses pemanfaatan lahan aset Pemerintah Provinsi NTB di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir. Di mana sebelumnya menjadi lokasi utama pembangunan kawasan industri peternakan modern tersebut.
Menurut Bupati Jarot, PT Berdikari membutuhkan lahan seluas 100 hektare yang status hukumnya jelas . Alasannya, agar pembangunan dapat segera mulai. Sementara proses hibah atau pelepasan aset pemerintah membutuhkan tahapan administrasi dan persetujuan yang cukup panjang.
“Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi tetap ada di Sumbawa. Kami sudah menyiapkan beberapa lokasi alternatif agar proyek ini tidak tertunda terlalu lama,” tegas Bupati Jarot, Kamis 18 Juni 2026.
Ia menjelaskan, awalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa berharap kawasan Serading menjadi lokasi utama. Yaitu, melalui skema kemitraan atau sewa. Namun PT Berdikari menginginkan kepemilikan lahan yang lebih pasti melalui mekanisme hibah atau jual beli.
“Mereka tidak tertarik dengan sistem sewa maupun kemitraan. Mereka maunya hibah atau jual. Sementara kalau aset pemerintah ingin kita hibahkan atau alihkan, prosesnya membutuhkan persetujuan dan mekanisme yang cukup panjang,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sumbawa telah menawarkan tiga lokasi alternatif kepada PT Berdikari. Di antaranya: di Teluk Santong, Labangka, dan Kerekeh. Ia menilai, ketiga lokasi tersebut memiliki potensi untuk mendukung pengembangan kawasan peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kalau proses di Serading terlalu lama, kami sudah siapkan lahan alternatif. Dalam waktu dekat tim PT Berdikari akan turun meninjau tiga lokasi yang kami tawarkan,” katanya.
Ia juga menambahkan, ketersediaan lahan bukan menjadi persoalan bagi Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah bahkan siap memberikan dukungan penuh terhadap investasi ini. Sebab ia meyakini, proyek ini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Yang penting lahannya clear. Kalau lahannya sudah siap, tahun ini juga pembangunan bisa kita mulai. Kita ingin investasi ini segera berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ungkapnya.
Bagi Cakupan Pengembangan Kawasan
Di tengah dinamika tersebut, muncul kesepakatan baru yang membagi cakupan pengembangan kawasan hilirisasi ayam antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Langkah ini agar proyek tetap berjalan sambil menunggu penyelesaian persoalan lahan di Sumbawa.
Bupati Jarot mengungkapkan, Kabupaten Bima akan melayani kebutuhan kawasan Dompu dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Kabupaten Sumbawa akan menjadi pusat pengembangan yang melayani wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
“Keputusan yang kita ambil sekarang adalah berbagi lokasi. Kabupaten Bima meng-cover Dompu dan NTT, sedangkan Sumbawa meng-cover KSB. Yang jelas, Sumbawa tetap mendapatkan proyek ini,” katanya.
Meski tidak lagi menjadi satu-satunya lokasi pengembangan, Bupati Jarot menilai pembagian kawasan tersebut justru akan memperluas pemerataan manfaat ekonomi, lapangan kerja, serta pengembangan industri peternakan di Pulau Sumbawa.
“Sumbawa tetap menjadi bagian utama dari proyek ini. Berbagi dengan Bima tidak masalah karena tujuannya juga untuk pemerataan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” pungkasnya.
Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi sendiri telah ditandai dengan groundbreaking pada Februari 2026 di Serading. Kehadiran investasi raksasa ini digadang-gadang menjadi salah satu penggerak baru ekonomi daerah melalui pengembangan industri peternakan modern, pengolahan hasil ternak, hingga penciptaan ribuan peluang kerja bagi masyarakat lokal. (*)
