Aliansi Mahasiswa NTB Demo di Kantor Gubernur, Soroti MBG hingga Ketimpangan Pendidikan
Mataram (NTBSatu) – Aliansi Mahasiswa Perwakilan Rakyat NTB Mengadili menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Massa aksi berasal dari sejumlah organisasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di NTB. Mereka terdiri dari Universitas Mataram (Unram), Universitas Bima Internasional MFH (UNBIM), Universitas 45 Mataram, Universitas YARSI Mataram.
Massa memadati Kantor Gubernur NTB sejak pukul 12.00 WITA. Secara bergantian mereka menyampaikan orasi dan tuntutan terkait berbagai persoalan nasional maupun daerah.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional. Mulai dari pembahasan Undang-Undang Polri, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melemahnya nilai tukar rupiah, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Koordinator aksi, Menteri Sospol BEM Unram, Hanan Wahyuda menilai Program MBG perlu evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
“Kami perlu mengkaji lebih jauh dan mengevaluasi secara menyeluruh. Perlu regulasi khusus untuk keberlanjutan MBG ini,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2026.
Mahasiswa juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mereka mengaku belum mengetahui secara pasti mekanisme program tersebut.
“Sejauh ini kami belum tahu pasti mekanisme seperti apa,” katanya.
Pada tingkat daerah, massa aksi menyoroti ketimpangan pendidikan di NTB. Mereka meminta pemerintah segera memperbaiki sekolah rusak, memeratakan distribusi guru, dan memperkuat akses pendidikan di wilayah terpencil.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah serius menekan angka anak tidak sekolah di NTB melalui langkah nyata, bukan sekadar pendataan.
Selain sektor pendidikan, mereka menyoroti dugaan manipulasi FKIP di sejumlah wilayah NTB dan persoalan pertambangan di Kabupaten Sumbawa yang mereka nilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Massa aksi juga meminta pemerintah provinsi memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan seksual, pendampingan korban, layanan pemulihan, serta penegakan hukum yang berpihak kepada korban.
Pada isu nasional, mahasiswa turut menuntut pemerintah menghentikan kebijakan yang mengorbankan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi efisiensi anggaran.
Kemudian, massa aksi juga meminta pemerintah mengevaluasi total Program MBG, menghentikan komersialisasi pendidikan, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang, serta menolak perluasan peran aparat keamanan ke ranah sipil.</p>
Selain itu, mereka menolak proyek strategis nasional (PSN) yang mereka nilai merugikan masyarakat. Massa aksi juga meminta pemerintah menjamin biaya pendidikan di seluruh jenjang, menghentikan liberalisasi dan privatisasi pendidikan, serta menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat miskin.</p>
Pantauan NTBSatu di lokasi, awalnya aksi berlangsung tertib namun menjelang sore massa aksi dan aparat kepolisian terlihat saling mendorong.
Hingga berita ini terbit, massa aksi masih memadati Kantor Gubernur NTB dan menyampaikan aspirasi serta menunggu perwakilan Pemerintah Provinsi NTB menemui massa aksi. (*)
