Mataram (NTBSatu) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di peringkat delapan besar dalam peta sebaran Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di tingkat nasional.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN), wilayah NTB tercatat sudah mengoperasikan sebanyak 871 unit layanan gizi.
Capaian angka di NTB ini menempatkan posisinya berada sedikit di atas Provinsi Sumatera Selatan, yang mengantongi 850 unit. Serta Provinsi Riau di peringkat sepuluh dengan 775 unit layanan.
Adanya ratusan unit SPPG di NTB, diharapkan mampu mempercepat jangkauan intervensi pemenuhan gizi masyarakat di wilayah kepulauan secara lebih merata.
Berdasarkan Kuantitas Layanan Fisik
Melalui laman resminya, BGN memberikan penegasan terkait pedoman metodologi yang digunakan. Mereka murni menghitung data tersebut berdasarkan jumlah unit fisik SPPG per provinsi yang terdata secara resmi hingga awal Juni 2026.
Pendekatan ini membuktikan bahwa data tersebut memang menunjukkan sebaran titik layanan secara spasial atau letak geografis di lapangan.
Angka tersebut sama sekali tidak mencerminkan besaran kapasitas produksi, jumlah total warga penerima manfaat, atau tolak ukur kualitas unit layanan. Pendataan ini murni berfungsi sebagai potret adanya logistik dan fasilitas.
Dominasi Tiga Provinsi di Pulau Jawa
Meski wilayah NTB mulai menunjukkan angka sebaran yang baik, Provinsi di pulau Jawa masih menguasai peta nasional secara keseluruhan.
Mengutip dari laman resmi BGN, Jawa Barat memimpin klasmen dengan selisih angka yang sangat masif, yakni mencapai 6.721 unit SPPG.
Selanjutnya, Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan 4.592 unit, dan Jawa Tengah menyusul ketat dengan mengoperasikan 4.340 unit. Tingginya angka pada ketiga wilayah tersebut sesuai dengan kepadatan penduduk mereka yang menuntut adanya titik layanan lebih banyak.
Secara akumulatif, tiga provinsi besar di Pulau Jawa ini menyimbang sekitar 67 persen dari total keseluruhan unit SPPG. Khususnya yang berada dalam daftar 10 besar nasional.
Sementara itu, melengkapi daftar 10 besar, peringkat keempat hingga ketujuh secara berurutan adalah Sumatera Utara (1.591 unit), Banten (1.428 unit), Lampung (1.209 unit), dan Sulawesi Selatan (892 unit). (*)
