Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menepis isu keinginan kenaikan agar anggaran dan Pokok Pikiran (Pokir) pada APBD tahun 2024.
Diketahui, penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah selesai dilakukan.
Proses selanjutnya yakni, pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.
Terungkap, APBD dari Rp5,7 Triliun diperoleh informasi akan naik menjadi Rp6,2 Triliun, atau melebihi ekspektasi.
Berita Terkini:
- Operasi Ketupat 2026, Polres Lobar Siagakan 119 Personel dan Buka Layanan Penitipan Kendaraan Gratis
- Tujuh Sampel Suspek Campak di Sumbawa Tunggu Hasil Laboratorium, Dinkes Minta Orang Tua Disiplin Imunisasi
- Sidak Pasar Brang Biji, Gubernur Iqbal Soroti Rantai Distribusi dan Harga Cabai Melambung
- Ungkapan Pilu Anak dr. Jack: Mami, Baba Bobok ya?
Pemicunya, permintaan kenaikan anggaran dana Pokir. Namun, isu ini ramai-ramai dibantah Anggota DPRD NTB.
Politisi NasDem Raihan Anwar, menepis kabar permintaan kenaikan Pokir tersebut.
Ia menegaskan, kabar tersebut tidak bisa dibenarkan, mengingat proses pembahasan sedang dilakukan di Banggar.
“Belum tahu saya, belum dengar informasi, tanya pimpinan aja yaa,” tegasnya kepada NTBSatu Rabu, 15 Oktober 2023.
