Mataram (NTBSatu) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi NTB mengharapkan sekolah diberi ruang dalam pengangkatan guru honorer. Hal ini seperti yang dilakukan Dinas Dikbud NTB dalam beberapa waktu lalu saat proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru.
Berita Terkini:
- Terorisme Negara Modern: Perang Iran–Amerika–Israel 2026 dan Jejak Oligarki Global
- BGN Atensi Dugaan Keracunan MBG di Bima, SPPG Ditutup Sementara
- Tarif Air PDAM Sumbawa Bakal Naik, Bupati Jarot Targetkan Rp3.800 per Meter Kubik
- NTB Dilanda 108 Bencana Alam Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Puluhan Ribu Jiwa Terdampak
“Memang sebaiknya sekolah paling tidak diberikan ruang, atau kesempatan untuk dimintai pertimbangan. Karena yang tahu persis kondisi sekolah adalah kepala sekolah,” ujar Ketua MKKS SMA Provinsi NTB. H. Sunoto, M.Pd., Senin, 13 November 2023.
Termasuk bila peserta PPPK guru itu berasal dari sekolah, lanjutnya, mohon sekolah diberikan ruang.
“Karena yang ikut PPPK ini ada yang memang sudah guru honor di sekolah dan yang baru lulus. Kalau memang dari sekolah, sangat layak kepala sekolah dilibatkan dalam memberi penilaian,” jelasnya.
