Mataram (NTBSatu) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi NTB mengharapkan sekolah diberi ruang dalam pengangkatan guru honorer. Hal ini seperti yang dilakukan Dinas Dikbud NTB dalam beberapa waktu lalu saat proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru.
Berita Terkini:
- Penerbangan Bandara Lombok Kembali Normal Hari ini, Erupsi Lewotobi Tetap Diwaspadai
- Fahri Hamzah Paparkan Gagasan Hunian Dekat Kawasan Industri di Hadapan Pekerja Pabrik
- Melawan Stunting di Bumi Gora: Tantangan dan Harapan untuk Generasi Emas NTB
- Fahri Hamzah Tegaskan Komitmen Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan dalam Transformasi Perumahan
“Memang sebaiknya sekolah paling tidak diberikan ruang, atau kesempatan untuk dimintai pertimbangan. Karena yang tahu persis kondisi sekolah adalah kepala sekolah,” ujar Ketua MKKS SMA Provinsi NTB. H. Sunoto, M.Pd., Senin, 13 November 2023.
Termasuk bila peserta PPPK guru itu berasal dari sekolah, lanjutnya, mohon sekolah diberikan ruang.
“Karena yang ikut PPPK ini ada yang memang sudah guru honor di sekolah dan yang baru lulus. Kalau memang dari sekolah, sangat layak kepala sekolah dilibatkan dalam memberi penilaian,” jelasnya.
