Mataram (NTBSatu) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara mencatatkan sebanyak 1,36 juta atau 81,95 persen wajib pajak di NTB – NTT sudah melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) per 25 Oktober 2023.
Adapun DJP Nusra menargetkan pemadanan sebanyak 1.667.324 sampai 31 Desember 2023. Data terkini menunjukan terdapat 1.366.333 NIK telah tervalidasi sementara 300.991 NIK belum tervalidasi.
Berita Terkini:
- Kebakaran Kabel Listrik di Kelurahan Sadia Kota Bima Diduga Akibat Korsleting
- Selain Kasus Narkoba, Sidang Etik Ungkap AKBP Didik Diduga Lakukan Penyimpangan Seksual
- Keadilan Negara Bagi Guru Honorer
- Harga Cabai di Mataram Tembus Rp150 Ribu Awal Ramadan
Integrasi NIK dengan NPWP ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan wajib pajak. Wajib pajak juga lebih mudah mengakses beragam kebutuhan terkait perpajakan dengan menggunakan identitas tunggal.
“Terhitung mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan perpajakan dan layanan lainnya sudah menggunakan NPWP dengan Format 16 digit NIK,” ujar Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas, Kanwil DJP Nusa tenggara, I Gede Wirawiweka ditemui NTBSatu, Senin, 30 Oktober 2023.
Dengan integrasi keduanya, wajib pajak tidak perlu menghafal atau mengingat dua nomor sekaligus.
