Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan pasokan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tetap aman meski harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan turunannya, mengalami kenaikan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina wilayah NTB. Tujuannya, mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat.
“Saya sudah konsultasi dan koordinasi dengan Pertamina wilayah NTB. Saya sudah sampaikan perkembangan situasi dan harga BBM yang mulai naik, terutama Pertamax,” ujarnya, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut Samsudin, kondisi geopolitik global memengaruhi harga pasar sehingga mendorong kenaikan harga Pertamax. Karena itu, pemerintah tidak dapat mengintervensi harga BBM nonsubsidi.
“Karena kondisi geopolitik kita tidak menentu, tetapi Pertamina berjanji, untuk BBM bersubsidi, terutama Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami kenaikan,” katanya.
Samsudin menegaskan, Pemprov NTB memberi perhatian serius terhadap ketersediaan BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan harga maupun kelangkaan Pertalite dan Solar berpotensi memicu gejolak di tengah masyarakat.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM bersubsidi jauh lebih besar dibanding kenaikan harga BBM nonsubsidi.
“Kenaikan BBM bersubsidi itu yang kita jaga bersama agar tidak memicu gejolak di masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, Samsudin memastikan stok Pertalite dan Solar di wilayah NTB dalam kondisi aman.
“Pertamina tadi menyampaikan kepada saya hasil koordinasinya, insyaallah jaminan untuk Pertalite dan Solar akan dipenuhi. Pasokannya untuk wilayah NTB aman,” ujarnya.
Ia mengaku, lebih mengkhawatirkan kelangkaan BBM bersubsidi dibanding kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu persoalan sosial di tingkat masyarakat.
“Yang risikonya besar itu kalau BBM bersubsidi mulai langka atau naik. Ini yang bahaya karena bisa memicu konflik di level grassroot, masyarakat-masyarakat bawah,” katanya.
Karena itu, Pemprov NTB meminta Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tetap stabil dan pasokannya tersedia di seluruh wilayah NTB.
Lakukan Mitigasi
Samsudin menambahkan, Pemprov NTB akan terus melakukan mitigasi jika muncul persoalan distribusi BBM di lapangan. Pemprov akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina, hingga aparat penegak hukum untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.
“Kalaupun ada kenaikan harus betul-betul kita mitigasi sejak awal. Harus koordinasi dengan kami di Pemprov, koordinasi dengan APH agar gejolak itu bisa kita antisipasi,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga memfasilitasi penyelesaian persoalan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan yang sempat mencuat di Lombok Timur.
Samsudin menyebut kendala tersebut lebih banyak dipengaruhi persoalan teknis pendataan penerima melalui aplikasi X-Star (Ex-Star), yakni sistem digital milik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kami minta teman-teman Dinas Kelautan dan Perikanan, tolong identifikasi dulu berapa nelayannya, bantu mereka menginput data ke dalam X-Star,” katanya. (*)
